Example floating
Example floating
BLITAR

Tak Sejalan dengan Nurani, Adib Zamhari Resmi Keluar dari MPB

Prawoto Sadewo
×

Tak Sejalan dengan Nurani, Adib Zamhari Resmi Keluar dari MPB

Sebarkan artikel ini

Blitar, Memo.co.id

Retaknya internal Forum Masyarakat Peduli Blitar (MPB) kian terbuka ke publik. Salah satu pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MPB, Capt. H. Adib Zamhari, SE, MM, M.Mar, secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan forum tersebut.

Baca Juga: SPPG Tlumpu Disorot, Menu MBG di SMAN 1 Kota Blitar Dinilai Tak Layak, IPAL Bermasalah

Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Adib menilai pergerakan MPB saat ini telah menyimpang jauh dari visi, misi, dan tujuan awal pembentukannya sebagai forum sosial kemanusiaan.

“Secara pribadi dan nurani, saya tidak bisa lagi berada di dalam MPB. Rentetan kejadian selama hampir enam bulan terakhir menunjukkan bahwa MPB sudah keluar dari rel awalnya,” tegas Adib dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar

Menurut Adib, MPB sejak awal dibentuk sebagai wadah kepedulian sosial terhadap masyarakat, bukan alat kepentingan yang bergerak tanpa etika organisasi dan koordinasi struktural. Namun realitas yang terjadi justru sebaliknya.

Puncak kekecewaan Adib terjadi saat adanya aksi demonstrasi ke Polres Blitar yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPP MPB. Padahal, persoalan yang dipersoalkan dalam aksi tersebut, menurut Adib, sudah selesai secara tuntas dan bermartabat.

Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot

“Kasusnya sudah clear and clean. Kapolres sudah minta maaf, anggota yang bersalah sudah disanksi, pemerintah daerah juga terbuka, dan pihak korban sudah menerima. Lalu apa lagi yang mau didemo?” ujar Adib dengan nada heran.

Ia menilai aksi tersebut bukan hanya tidak relevan, tetapi juga melanggar etika kepemimpinan dan mekanisme organisasi. Sebagai forum, setiap tindakan seharusnya melalui izin dan koordinasi dengan DPP serta Dewan Penasihat.

“Ini grup DPP ada. Tapi tidak ada izin, tidak ada koordinasi. Ketua umum bertindak sendiri. Ini jelas keluar dari komitmen awal MPB,” tegasnya.