Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan, mengingatkan pemerintah untuk ekstra hati-hati dalam mempertimbangkan opsi suntikan dana bagi PT Sritex. Langkah ini, baik melalui lembaga seperti Danantara, BUMN, atau skema lainnya, memerlukan kajian mendalam.
Jaya Darmawan menekankan bahwa dana negara seharusnya diprioritaskan untuk investasi pada sektor-sektor yang menjanjikan keuntungan. “Kondisi industri tekstil saat ini sedang terpuruk akibat serbuan produk impor dari Tiongkok dan lesunya pasar global. Pemerintah perlu transparan mengenai mekanisme penyelamatan Sritex,” ujarnya dalam wawancara, Selasa (4/3/2025).
“Selain itu, jika pemerintah ingin turun tangan menyelamatkan Sritex, kebijakan pembatasan impor barang juga perlu diterapkan. Tanpa regulasi yang mendukung, upaya penyelamatan Sritex akan sia-sia,” tambahnya.
Sementara itu, Triyono, peneliti Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, menyarankan agar hak-hak karyawan PT Sritex segera diselesaikan sebelum pemerintah mengambil langkah penanganan jangka menengah dan panjang. Menurutnya, pembayaran pesangon adalah solusi jangka pendek sebelum para karyawan dapat kembali bekerja melalui skema investor baru.
“Kurator yang menangani masalah pesangon karyawan harus didorong untuk mempercepat proses penilaian dan lelang aset guna pembayaran pesangon. Ini adalah solusi jangka pendek yang mendesak,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri dan perwakilan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) untuk mencari solusi terbaik. Kabarnya, keputusan besar telah diambil, yaitu dalam dua minggu ke depan, ribuan pekerja Sritex akan kembali bekerja.
Pada 3 Maret 2025, Presiden memanggil Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan Sritex untuk membahas langkah strategis penyelamatan tenaga kerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi bahwa sekitar 8.000 karyawan akan kembali bekerja dengan skema baru.
