Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan penolakan terhadap usulan gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hamas. Tidak hanya Israel dan Amerika Serikat, tetapi ada juga 14 negara lainnya yang menolak gencatan senjata dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertemuan Sesi Khusus Darurat ke-10 pada tanggal 27 Oktober 2023, waktu Amerika Serikat.

Keempat belas negara tersebut adalah Austria, Kroasia, Ceko, Fiji, Guatemala, Hungaria, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Republik Nauru, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, sebanyak 120 negara lainnya mendukung usulan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, dan 45 negara lainnya memilih untuk abstain atau tidak memberikan suara. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang mendukung usulan gencatan senjata.

Hasil pemungutan suara tersebut mengakibatkan Majelis Umum PBB mengeluarkan seruan untuk mencapai gencatan senjata yang bersifat segera, tahan lama, dan berkelanjutan antara Israel dan Hamas demi kemanusiaan. PBB juga mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat diakses tanpa hambatan ke Jalur Gaza yang terkepung.

Implikasi dan Dinamika Konflik Israel-Hamas dalam Sorotan Internasional

Selain itu, PBB juga mengingatkan seluruh pihak untuk mematuhi kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Resolusi ini tidak menyebutkan Hamas secara langsung, tetapi menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua warga sipil yang ditawan secara ilegal, serta mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina dan Israel.

Meskipun mosi ini tidak bersifat mengikat, namun memiliki bobot politik yang mencerminkan isolasi AS dan Israel secara internasional dalam konteks eskalasi operasi darat Israel. Upaya untuk menuntut pembebasan sandera segera mendapat dukungan mayoritas, meskipun tidak mencapai dua pertiga mayoritas yang diperlukan, seiring dengan tekanan AS dan Israel.