Example floating
Example floating
Politik

Skandal Politik Terbaru: ASN dan Pejabat Negara Larang Ikut Kampanye!

×

Skandal Politik Terbaru: ASN dan Pejabat Negara Larang Ikut Kampanye!

Sebarkan artikel ini
Skandal Politik Terbaru: ASN dan Pejabat Negara Larang Ikut Kampanye!
Skandal Politik Terbaru: ASN dan Pejabat Negara Larang Ikut Kampanye!
Example 468x60

Meskipun begitu, Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat, membantah tuduhan bahwa ia memerintahkan ASN untuk mendukung atau memilih salah satu calon presiden tertentu.

Pemilu Presiden 2024 akan diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan nomor urut 3.

Pentingnya Kepatuhan Aturan dalam Proses Pemilihan Presiden 2024 di Tengah Larangan Partisipasi ASN dan Pejabat Negara dalam Kampanye

Dalam konteks Undang-undang Pemilu, larangan bagi ASN dan pejabat tinggi negara untuk terlibat dalam kampanye menjadi titik fokus penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Ketentuan ini, seperti yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (3), menggarisbawahi pentingnya netralitas ASN dan pejabat negara dalam konteks politik.

Pelanggaran terhadap larangan ini tidak hanya dapat mengakibatkan sanksi hukum serius, tetapi juga dapat mempertanyakan kejujuran dan keadilan dalam Pemilu Presiden 2024 yang melibatkan tiga pasangan calon. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan ini menjadi krusial untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia.

 

 

Baca Juga  PDIP Hormati Putusan MK Hapus PT 20 Persen, Janji Pertimbangkan Revisi UU Pemilu

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pemerintahan

Sebelumnya, MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden…

Politik

Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan…

Pemerintahan

MK memberikan pedoman rinci kepada pembentuk undang-undang untuk…

Politik

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengumumkan penghapusan aturan presidential threshold…

Politik

Selain itu, pemerintah juga memastikan akan membeli seluruh…

Politik

MEMO – Berbagai isu politik menarik perhatian publik…