Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, diklaim menemukan peningkatan anggaran yang berlebihan dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peralatan pertahanan. Peningkatan anggaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar seribu persen.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menhan Prabowo, mengungkapkan bahwa Prabowo menemukan indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ketika baru menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

“Dugaan korupsi tersebut terungkap setelah mengirim orang ke luar negeri untuk menyelidiki produsen alutsista,” ujar Dahnil Anzar di Jakarta, seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (18/11).

Menurut Dahnil, selama Prabowo menjabat sebagai Menhan, terdapat dugaan peningkatan anggaran yang cukup signifikan.

Berdasarkan temuan tersebut, Dahnil melanjutkan bahwa Prabowo memutuskan untuk membatalkan sejumlah kontrak guna melindungi keuangan negara senilai triliunan rupiah.

“Pak Prabowo telah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan pencegahan,” tambah Dahnil.

Dengan demikian, saat ini banyak potongan dalam proses pengeluaran anggaran di Kemenhan guna menghentikan upaya peningkatan harga alutsista.

Dahnil juga menyebut bahwa peningkatan anggaran yang ditemukan Prabowo di lingkungan Kemenhan mencapai hingga 1.000 persen.

Pada awal masa jabatan Prabowo sebagai Menhan, pengeluaran anggaran di Kementerian tersebut mengalami penurunan setelah beberapa langkah pencegahan diambil.

“Pak Prabowo memiliki pemahaman mendalam mengenai harga alutsista di seluruh dunia saat beliau menjabat di Kementerian Pertahanan,” kata Dahnil.

Dalam hal langkah hukum, Dahnil menekankan bahwa peningkatan anggaran di Kemenhan menjadi kewenangan lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan.

Langkah Tegas Prabowo: Pembatalan Kontrak Senilai Triliunan Rupiah untuk Lindungi Keuangan Negara

Meskipun demikian, dia menyoroti bahwa Prabowo telah mengambil langkah administratif yang kuat sebagai Menteri Pertahanan RI.

“Upaya-upaya untuk meningkatkan harga tersebut sekarang menjadi sulit dilakukan karena Pak Prabowo telah mengambil langkah yang tegas,” ungkap Dahnil.

Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan temuan kakaknya mengenai dugaan peningkatan harga senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan. Hashim bahkan menyebut bahwa dugaan peningkatan harga tersebut sudah melewati batas kewajaran.

Hashim menyatakan bahwa salah satu kontrak senjata mengalami peningkatan harga sebesar 1.250 persen dari harga aslinya.

“Ada satu kontrak yang harganya naik 1.250 persen. Harga senjata yang aslinya 800 dolar per senjata senapan canggih, ketika sampai ke meja Prabowo, harganya sudah mencapai 10.800 dolar,” ujar Hashim di Jakarta Pusat pada Rabu (15/11).

Hashim menegaskan bahwa peningkatan harga merupakan penyakit dalam sistem di Indonesia. Ia menyoroti bahwa praktik-praktik tidak sah seperti itu merugikan keuangan negara.

Ia menceritakan bahwa saat itu, ia melaporkan hal tersebut kepada kakaknya. Awalnya, Prabowo tidak percaya bahwa ada peningkatan harga sebesar itu.

Namun, setelah ditelusuri, Prabowo akhirnya percaya dan memutuskan untuk membatalkan semua kontrak yang terindikasi korupsi.

“Dia [Prabowo] membatalkan semua kontrak senilai Rp51 triliun. Daripada membiarkan korupsi terjadi, karena dia yakin itu korupsi,” kata Hashim yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Berdasarkan hal ini, Hashim menyatakan bahwa kelakuan tidak pantas di Indonesia telah melebihi batas dengan mencuri uang rakyat.

“Bagi orang yang membayar pajak, sebagian uang mereka, sekitar 30 hingga 35 persen, digunakan untuk hal yang tidak benar,” ungkapnya.

Peningkatan Anggaran Alutsista dan Langkah Tegas Prabowo: Melindungi Keuangan Negara dari Kerugian Besar