Namun, Tito menyampaikan bahwa permasalahan ini telah menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Dia telah diajak Presiden Jokowi untuk menghadiri rapat terbatas dalam menghadapi persoalan el-nino. Dalam rapat tersebut, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah pusat, dan Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi menjadi perhatian utama.
“Dua minggu lalu, kami rapat bersama Presiden khusus membahas dampak el-nino, terutama terkait ketahanan pangan. Saya mendapat arahan langsung dari Presiden agar dalam rapat koordinasi inflasi daerah, Kepala BMKG, Ibu Dwikorita, diundang agar rekan-rekan di daerah dapat memahami dampak el-nino dan potensinya di mana saja,” tegas Tito.
Berdasarkan penjelasannya, Kementerian Sosial telah mencatat bahwa sekitar 7.500 jiwa telah terdampak kekeringan akibat fenomena el-nino, dan hal ini berdampak pada gagal panen. Fenomena el-nino ini telah terjadi sejak awal Juni 2023. Untuk mengatasi situasi ini, langkah-langkah persiapan telah dilakukan dalam menyediakan lumbung penyimpanan bahan pangan.
Upaya Menteri Tito Menghadapi Dampak El-Nino dan Masalah Ketahanan Pangan
Kementerian Sosial mencatat lebih dari 7.500 jiwa terdampak kekeringan yang disebabkan oleh fenomena el-nino, mengakibatkan gagal panen dan kelangkaan pangan. Situasi ini semakin rumit karena gangguan pasokan suplai dari luar daerah akibat aktivitas kelompok bersenjata di wilayah Papua.
Menteri Tito Karnavian telah berupaya mengatasi masalah ini dengan bekerja sama dengan tokoh gereja dan tokoh masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, BMKG, pemerintah pusat, dan Bank Indonesia. Langkah-langkah persiapan telah dilakukan dalam menyediakan lumbung penyimpanan bahan pangan untuk menghadapi situasi ini.
Dengan upaya bersama dan perhatian dari Presiden Joko Widodo, diharapkan situasi dampak el-nino dapat diatasi dan ketahanan pangan dapat terjaga dengan baik.
