Ia pun berpendapat Indonesia tidak bisa mengontrol kejutan, ujian, maupun tantangan yang ada lantaran merupakan bagian dari kehidupan dan perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara.
“Kita tidak bisa memilih tantangannya, yang kita bisa pilih adalah memperkuat kesiapan kita,” tegasnya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat Indonesia dengan bekerja secara sinergis, kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi dalam menjaga perekonomian domestik.
Lima persen
Meski kondisi global masih diliputi ketidakpastian dan kewaspadaan terhadap situasi dalam negeri terus dilakukan, terdapat rasa optimisme bahwa perekonomian bisa tumbuh positif pada kisaran 5 persen pada tahun 2023.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bahkan memproyeksikan ekonomi bisa tumbuh sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen pada 2023 yang didukung oleh hilirisasi, pembangunan infrastruktur, penanaman modal asing, hingga aktivitas pariwisata.
Perry menjelaskan penilaian tersebut muncul mengingat Indonesia berhasil bertahan dan pulih setelah 30 bulan melawan COVID-19, terlihat dari stabilitas ekonomi yang terjaga hingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lebih baik dibandingkan banyak negara.
Capaian positif itu merupakan hasil dari sinergi dan inovasi yang kuat antarpemangku kepentingan, khususnya otoritas fiskal dan moneter seperti pemerintah dan Bank Indonesia.
BI pun akan berupaya menekan inflasi kembali ke level normal, yaitu 3 plus minus 1 persen pada tahun 2023 dan turun ke level 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2024 melalui sejumlah respons dan kebijakan yang terukur.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani ikut memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5 persen hingga 5,3 persen pada 2023 atau lebih baik dari rata-rata negara maju lainnya.
Haryadi memaparkan proyeksi rentang pertumbuhan tersebut berdasarkan pertimbangan, yakni pemulihan ekonomi yang berjalan cukup baik pada tahun 2022, di antaranya sebagai hasil dari sejumlah program proteksi sosial dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Namun, menurut dia, pengaruh resesi global sangat nyata pada penurunan agregat permintaan ekspor produk hasil industri padat karya, diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada pengujung tahun 2022 yang diproyeksikan terus berlanjut pada tahun ini.
Oleh karena itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2023, Pemerintah dinilai perlu konsisten dalam menjalankan sejumlah agenda reformasi ekonomi struktural sebagaimana tercermin dalam substansi UU Cipta Kerja.
“Berbagai masalah inkonsistensi kebijakan mutlak perlu diatasi dengan cepat. Kebijakan populis yang menghancurkan reformasi struktural jangka menengah-panjang harus dikoreksi,” ujar Haryadi.
Berbagai proyeksi tersebut seharusnya tidak melenakan dan menjadi pemicu untuk berbenah lebih baik, karena penguatan daya tahan harus dilakukan selaras dengan akselerasi ekonomi, agar Indonesia menjadi negara maju ke depannya.
Dengan demikian, tahun 2023 bisa menjadi langkah awal untuk menggerakkan perekonomian yang sempat lesu, agar Indonesia bisa lulus dari ujian global serta tidak serta-merta jatuh ke dalam jurang resesi.
