Memasuki tahun yang baru, kondisi perekonomian global sepertinya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang penuh tantangan terjal dan ketidakpastian yang selalu menaungi.
Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memproyeksikan bahwa tahun 2023 akan menjadi warsa yang sulit bagi perekonomian global karena mesin utama pertumbuhan seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China mengalami aktivitas yang melemah.
Selain China yang masih dihadapkan dengan kemampuan pulih dari pandemi COVID-19, wilayah lainnya bertemu hambatan yang terus berlanjut dari konflik geopolitik di Eropa serta suku bunga tinggi yang direkayasa oleh bank-bank sentral seperti Federal Reserve AS untuk membawa tekanan harga ke tingkat yang lebih rendah.
Menghadapi risiko perlambatan ekonomi tersebut, Indonesia sepertinya tidak gentar karena sejak jauh-jauh hari sudah menyiapkan kebijakan, salah satunya bantalan fiskal melalui APBN 2023 yang responsif dan akomodatif.
Bahkan Presiden Joko Widodo menyiapkan kado akhir tahun dengan secara resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jumat (30-12), sehingga tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.
Salah satu alasan keputusan yang sudah dipertimbangkan selama 10 bulan ini adalah fakta bahwa Indonesia saat ini termasuk satu dari empat negara G20 yang dalam 10-11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi.
Pelonggaran seperti ini diyakini akan menjadi amunisi baru untuk memperkuat daya tahan perekonomian dari sisi internal, karena dampaknya bisa memperbaiki kinerja sektor jasa, industri manufaktur, dan membantu pertumbuhan sektor UMKM.
Dengan melakukan pelonggaran diharapkan tidak ada lagi hambatan yang mengganggu kelancaran arus barang dan manusia sehingga distribusi bahan pangan dapat kembali lancar, harga-harga stabil, dan inflasi nasional terjaga.
Inflasi
Selama ini, gangguan pada rantai pasokan di sektor energi dan pangan dunia akibat pandemi dan gejolak geopolitik telah membuat tingkat inflasi global merangkak naik pada level tinggi dan memengaruhi kondisi dalam negeri.
Inflasi memang menjadi isu krusial pada tahun 2022, termasuk di Indonesia, karena dampaknya akan menekan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan berpotensi menahan pemulihan mobilitas jarak jauh.
Lonjakan inflasi yang direspons sejumlah negara dengan memberlakukan pengetatan kebijakan moneter melalui peningkatan suku bunga pada akhirnya memberikan tekanan lebih kepada perekonomian global.
Berbagai tekanan tersebut akan membawa potensi stagflasi (pelemahan ekonomi disertai inflasi tinggi) serta tantangan lain seperti pelemahan pasar tenaga kerja global karena penurunan upah riil serta permintaan kredit.
Di sektor domestik, terdapat dua isu pilihan, yaitu bagaimana menjaga pergerakan inflasi dengan risiko kenaikan suku bunga atau menghadapi potensi resesi dengan penurunan suku bunga agar ekonomi kembali bergerak.
Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat inflasi sepanjang tahun 2022 mencapai 5,51 persen, yang sebagian besar disumbangkan oleh pergerakan harga pada komponen kelompok transportasi dan bahan makanan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tahun 2023 merupakan warsa yang bakal terdapat banyak ujian sangat berat, mulai dari mengendalikan inflasi global, mencegah resesi, serta termasuk meningkatkan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
