Blitar, memo.co.id
Gelombang kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Blitar kian meluas. Ribuan warga dipastikan terancam tidak menerima bantuan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) tahun 2025. Kondisi ini memantik reaksi keras dari Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba atau yang akrab disapa Mbak Elim.
Melalui sambungan telepon, Mbak Elim mengaku prihatin dengan situasi yang menimpa masyarakat kecil. Ia bahkan mengungkap bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kebijakan strategis, termasuk soal anggaran bantuan sosial.
Baca Juga: Ratusan Warga 212 Datangi Kantor Kecamatan Rejotangan, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak
“Saya ini sering diajak koordinasi beberapa kepala dinas. Tapi saya sendiri ya tidak bisa menjelaskan. Karena setiap kebijakan saya tidak punya kewenangan,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
Lebih jauh, Mbak Elim mengungkap akar dari keretakan hubungan komunikasi antara dirinya dan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Menurutnya, perbedaan bukan pada kewenangan, melainkan pada minimnya komunikasi dan koordinasi.
Baca Juga: IPAL di Dalam Dapur, MBG SPPG Jajar Sempat Diantar Pick Up Terbuka
“Saya ini juga di-WA orang dekatnya Mas Wali, diberi aturan dan undang-undang mengenai kewenangan Wawali. Saya faham dan sadar soal kewenangan Mas Wali. Tapi kalau komunikasi, diajak sharing, berembuk soal kebijakan sebelum diputuskan, apa salahnya?”
“Kita ini satu paket. Tidak bermaksud intervensi kebijakan Mas Wali, tapi minimal bisa memberi masukan mana yang lebih berpihak pada masyarakat,” imbuhnya.
Mbak Elim juga menegaskan, dirinya tidak pernah diajak membahas anggaran, bahkan dinas-dinas pun bersikap pasif ketika ditanya.
“Saya tidak pernah dilibatkan mengenai anggaran. Dinas terkait ketika saya tanya mengenai anggaran juga jawabannya pasif. Ya mungkin karena saya hanya wakil. Jadi lebih bagus ditanyakan ke Mas Wali, kan beliau yang punya wewenang,” pungkasnya.
Seperti diberitakan memo.co.id sebelumnya, program Rastrada menjadi tumpuan pangan bagi ribuan keluarga kurang mampu di Kota Blitar. Namun pada APBD Perubahan 2025, anggaran Rastrada justru dipangkas signifikan, dari Rp17,649 miliar menjadi Rp14,354 miliar, atau turun Rp3,29 miliar dari pagu awal.
Pemangkasan itu berdampak langsung terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menurun dari 9.989 menjadi 6.534 penerima.
Sejumlah warga pun meluapkan kekecewaan.
“Kami ini masih berjuang memenuhi kebutuhan harian. Kalau bantuan beras dikurangi, siapa yang memikirkan rakyat kecil?” keluh Ari, warga Pakunden.
