“Kalau yang dipangkas Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) mungkin masih bisa dimaklumi karena itu dari APBD. Tapi kalau jasa pelayanan, itu sudah paling kecil dibanding rumah sakit lain. Kalau sampai dipangkas, saya khawatirkan akan menimbulkan pergolakan seperti dulu,” ujarnya dengan nada khawatir.

Catatan redaksi menunjukkan, sekitar 10 tahun lalu sempat terjadi aksi besar-besaran tenaga medis RSUD Mardi Waluyo menolak kebijakan serupa ketika rumah sakit masih dipimpin dr. Husein. Sejumlah pihak pun mengingatkan agar Mas Ibin tidak mengulangi kesalahan sejarah itu.

Nada keberatan juga datang dari kalangan perawat. Seorang perawat senior menilai, pemerintah seharusnya bukan memangkas, tapi menambah tenaga kesehatan di sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti layanan home care.

“Mestinya Pak Wali malah menambah tenaga kerja, misalnya di bidang home care. Ini yang sangat dibutuhkan warga Kota Blitar. Banyak pasien pascaoperasi atau penderita diabetes yang seharusnya bisa dirawat di rumah. Kalau kebijakan seperti ini dikembangkan, malah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada wali kota,” ujarnya memberi masukan.

Para tenaga medis juga menegaskan bahwa jasa pelayanan atau jasa medis (JM) bukanlah tunjangan tambahan yang bisa seenaknya dihapus. Nilainya dihitung berdasarkan profit rumah sakit tiap bulan, dan sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Jasa pelayanan itu dihitung dari keuntungan rumah sakit, bukan dari APBD. Besarannya sudah diatur dalam Perwali. Jadi seharusnya jangan diotak-atik,” pungkas seorang dokter lain yang dihubungi memo.co.id.

Rencana pemangkasan jasa medis ini kini menjadi buah bibir di kalangan ASN dan tenaga kesehatan Blitar. Banyak pihak khawatir, jika kebijakan tersebut benar diterapkan tanpa kajian matang, RSUD Mardi Waluyo bisa kembali bergolak dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Mas Ibin ikut tergerus.**

« 1 2

Pos Terkait

Baca Juga