Ganjar berpendapat bahwa konflik kepentingan dapat timbul ketika pejabat publik terlibat dalam kontestasi politik, seperti dalam Pemilu 2024.
Ganjar Pranowo menegaskan, “Sejak awal, kita telah membahas apakah seseorang yang saat ini menjabat dalam jabatan publik, terutama di tingkat menteri, akan mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota, apakah mereka akan mundur atau tidak. Semua berada dalam jabatan publik. Jika keputusannya adalah tidak mundur dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik kepentingan.”
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Menanggapi saran Ganjar, Mahfud MD menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam pada waktu yang tepat. Dia menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ganjar ke publik adalah kesepakatan yang sudah dibuat sejak awal.
“Pernyataan Pak Ganjar kepada publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal,” kata Mahfud. “Bahwa, pada saat yang tepat nanti, saya pasti akan mengajukan pengunduran diri dengan cara yang baik. Jadi tidak akan ada perselisihan dengan Pak Ganjar,” tambahnya, mantan hakim konstitusi itu.
Ketidakpastian Mahfud MD: Antara Saran Ganjar, Pernyataan Gibran, dan Rencana Pengunduran Diri
Meskipun Ganjar Pranowo menyarankan Mahfud MD untuk menghindari konflik kepentingan dengan mundur dari jabatan Menko Polhukam, Gibran Rakabuming Raka, pasangan Mahfud, belum memastikan implementasi rencana tersebut.
Gibran menyatakan bahwa cuti untuk kampanye adalah pilihan yang lebih diutamakan daripada pengunduran diri. Sementara Mahfud menanggapi saran Ganjar dengan menegaskan bahwa pengunduran dirinya akan diajukan pada waktu yang tepat sesuai kesepakatan awal dengan Ganjar.
Baca Juga: Setelah Beraksi di 12 Tempat, Sindikat Curanmor Ini Keok
Keseluruhan, situasi ini menciptakan ketidakpastian terkait langkah politik strategis Mahfud menjelang Pemilu 2024.
