Example floating
Example floating
Home

Rapat Terbatas Istana Negara Tentang Kratom, Kebijakan Baru Pemerintah Jokowi

Alfi Fida
×

Rapat Terbatas Istana Negara Tentang Kratom, Kebijakan Baru Pemerintah Jokowi

Sebarkan artikel ini
Rapat Terbatas Istana Negara Tentang Kratom, Kebijakan Baru Pemerintah Jokowi
Rapat Terbatas Istana Negara Tentang Kratom, Kebijakan Baru Pemerintah Jokowi

Ketiga, pembahasan mengenai klasifikasi tanaman kratom, di mana masih terdapat perbedaan pandangan antara BNN dan hasil riset dari BRIN.

“Kami perlu memastikan kondisi sebenarnya dari tanaman kratom ini, termasuk kandungannya yang dapat berpengaruh pada kesehatan. BRIN telah diminta untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan perspektif yang akurat,” papar Moeldoko.

Baca Juga: Langkah Strategis Pemkab Magetan Dorong Sayur Lokal Masuk SPPG Siap Edukasi Petani Agar Sesuai PSAT BGN Demi Tingkatkan Ekonomi Daerah

Menurut Moeldoko, perdagangan kratom memiliki prospek yang menjanjikan karena mampu menjadi penopang ekonomi bagi lebih dari 18.000 keluarga di Indonesia.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Juga: Satpol PP Kediri Asah Ketangkasan Anggota Satlinmas Kabupaten Kediri

Perdagangan Kratom: Tinjauan dan Prospek di Indonesia

Rapat tersebut menyoroti perlunya standarisasi yang lebih ketat dalam pengembangbiakan kratom untuk memastikan kualitasnya terjaga dan keamanannya terjamin dalam perdagangan internasional. Selain itu, upaya untuk merumuskan regulasi yang jelas menjadi fokus utama, agar perdagangan kratom dapat berlangsung dengan teratur dan adil bagi semua pihak terlibat.

Terakhir, perbedaan pandangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan hasil riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh potensi dan risiko dari tanaman kratom ini. Dengan prospek ekonomi yang menggembirakan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mendukung ekonomi tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Baca Juga: Umi Sjarifah, Pemred Media Sudut Pandang Raih Anugerah INDOPOSCO atas Dedikasi Jurnalistik