Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menjelaskan signifikansi pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, khususnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dalam konteks ini, Direktur Kekayaan Negara DJKN, Meirijal Nur, menyoroti dampak positif yang melibatkan konektivitas produksi, akses wisata, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
DJKN Bongkar Manfaat Luar Biasa Jalan Tol Trans Sumatera
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan turut memberikan penjelasan mengenai manfaat pembangunan jalan tol di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dengan cara yang lebih sederhana.
Pada awalnya, Meirijal Nur, Direktur Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu, menguraikan strategi pembangunan infrastruktur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam penjelasannya, Meirijal juga menyampaikan dampak positif dari pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.
“Sebagai contoh, sebelum adanya tol, perjalanan dari Palembang ke Lampung memakan waktu 10 hingga 11 jam dengan risiko keamanan yang tinggi. Namun, dengan hadirnya Tol Trans Sumatra, perjalanan tersebut dapat ditempuh dalam 2 hingga 3 jam. Ini adalah contoh yang nyata dari dampak positifnya,” ungkap Meirijal dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Baca Juga: Panen Ikan Mabuk, Warga Bantaran Kali Brantas Nyaris Tenggelam
Dorong Pariwisata dan Perekonomian: Jembatan Keemasan di RPJMN
Ia juga menyoroti peningkatan permintaan oleh-oleh dari Lampung oleh para wisatawan Palembang. Bahkan, Meirijal mencatat ada waktu di mana turis Palembang habis memborong pisang Lampung.
“Jadi, ada peningkatan nilai tambah ekonomi di sana. Ini mencakup biaya logistik dan pertumbuhan regional sebagai hasil dari infrastruktur yang terbangun. Hal ini sesuai dengan tujuan RPJMN kita dan upaya untuk meratakan perekonomian,” tambahnya.
