Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah merinci dan memitigasi risiko yang terkait dengan pembiayaan anggaran tahun 2024. Dalam analisis ini, kami akan mengeksplorasi risiko utama yang dihadapi, seperti risiko tingkat bunga dan nilai tukar, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk mengatasi tantangan ini.
Simak kesimpulan artikel ini untuk memahami bagaimana pemerintah berencana menjaga stabilitas keuangan negara di tengah dinamika global.
Analisis Mendalam Risiko Pembiayaan Anggaran Pemerintah di 2024
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan analisis terhadap risiko yang terkait dengan beban pembiayaan anggaran dalam anggaran terakhir masa kepemimpinannya. Hal ini telah dijelaskan secara rinci dalam Buku Nota Keuangan bersamaan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.
Untuk tahun 2024, alokasi pembiayaan anggaran telah dirancang sebesar Rp 522,8 triliun, yang terbagi menjadi pembiayaan melalui utang sebesar Rp 648,1 triliun, serta pembiayaan untuk investasi yang mencapai minus Rp 176,2 triliun.
Jumlah keseluruhan pembiayaan anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkiraan realisasi APBN tahun 2023 yang mencapai Rp 486,4 triliun.
Dalam Nota Keuangan tahun 2024, disebutkan bahwa kebutuhan akan pembiayaan ini merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020. Namun, penting untuk diingat bahwa besaran pembiayaan anggaran ini juga membawa risiko terkait pengelolaan utang.
Risiko-risiko yang muncul secara langsung terhadap pengelolaan utang ini mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko refinancing, dan risiko kekurangan pembiayaan. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2024 yang diterbitkan pada Senin, 21 Agustus 2023.
Dari sudut pandang risiko tingkat bunga, pemerintah berkeyakinan bahwa dampaknya tidak akan signifikan. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator, salah satunya adalah Variable Rate (VR) atau rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang yang menunjukkan tren penurunan, bahkan hingga tahun 2024.
Pada tahun 2019, rasio VR mencapai 9,8%. Namun, pada tahun 2020, rasio VR mengalami kenaikan karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI) dalam rangka mendukung pembiayaan APBN untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Namun demikian, rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN kepada BI hanya mencapai 8,6 persen per Juni 2023, sedangkan rasio VR secara keseluruhan sekitar 19,2 persen. Pemerintah optimis bahwa rasio ini akan mengalami penurunan dalam jangka menengah.
“Dalam jangka menengah, diperkirakan rasio VR akan terus menurun seiring dengan jatuh tempo SBN SKB II dan III yang sebagian besar akan dibiayai kembali melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap,” demikian yang diungkapkan dalam Buku Nota Keuangan.
Langkah Strategis: Optimasi Pendanaan dan Diversifikasi Sumber Pembiayaan
Dari sisi risiko nilai tukar, pemerintah juga berpendapat bahwa dampaknya terhadap APBN tahun 2024 tidak akan signifikan. Hal ini didasarkan pada perbandingan antara utang valas atau foreign exchange (FX) terhadap total utang. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 37,9% menjadi 27,5% pada Juni 2023.
Penurunan rasio utang valas ini merupakan hasil dari strategi yang diimplementasikan untuk lebih mengandalkan penerbitan utang dalam denominasi rupiah dengan meningkatkan partisipasi investor domestik, baik dari kalangan institusi maupun ritel.
Sementara itu, risiko refinancing, yang mengacu pada rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang serta average time to maturity (ATM), juga dinilai tidak signifikan. Rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun mengalami penurunan dari 8,1 persen pada tahun 2019 menjadi 6,4 persen pada tahun 2021, dan sedikit meningkat hingga mencapai 8,2 persen pada Juni 2023.
Rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun memiliki rata-rata sekitar 41,3%, sementara ATM berada dalam kisaran 8,2-8,6 tahun, yang lebih tinggi daripada target jangka menengah minimal 7 tahun. Oleh karena itu, pemerintah merasa yakin bahwa risiko gagal bayar akan sangat kecil karena terdapat lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pemenuhan kewajiban pembayaran.
Terakhir, terkait risiko kekurangan pembiayaan, pemerintah berpendapat bahwa risiko ini kecil dan tidak akan menyebabkan pemerintah gagal memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Berdasarkan analisis risiko ini, pemerintah, terutama Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menetapkan sejumlah strategi untuk mengatasi risiko pembiayaan anggaran. Strategi tersebut antara lain adalah mengoptimalkan pendanaan dari sumber utang dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri hanya sebagai pelengkap.
Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah panjang dan tingkat bunga tetap serta berusaha untuk diversifikasi pembiayaan, tidak hanya bergantung pada penerbitan SBN, tetapi juga melalui pengembangan pembiayaan kreatif.
Pemerintah Indonesia Siap Hadapi Risiko Pembiayaan Anggaran 2024: Analisis dan Strategi
Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah merumuskan sejumlah strategi yang berani. Strategi tersebut termasuk optimasi pendanaan dalam negeri, pemanfaatan utang luar negeri secara selektif, serta fokus pada penerbitan utang baru dengan tenor yang lebih panjang dan tingkat bunga yang tetap.
Selain itu, mereka berusaha untuk menciptakan keragaman dalam sumber pembiayaan, tidak hanya bergantung pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), tetapi juga dengan mengembangkan inovasi dalam pembiayaan. Dengan pendekatan ini, pemerintah Indonesia berdiri teguh dalam menghadapi risiko pembiayaan anggaran tahun 2024, memastikan kelangsungan stabilitas keuangan negara dalam waktu yang akan datang.
