Kementerian Keuangan telah memberikan tanggapannya terkait pernyataan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa Sri Mulyani tidak sepenuhnya mendukung anggaran kementeriannya.

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menkeu, menyampaikan bahwa situasi pandemi Covid-19 memerlukan peninjauan ulang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini dilakukan untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi tersebut.

Prastowo menekankan bahwa penyesuaian ulang anggaran kementerian/lembaga pada akhirnya menjadi hal yang tak terhindarkan. Keputusan ini juga didukung oleh DPR RI.

“Melalui keputusan dalam Sidang Kabinet yang kemudian disusul dengan koordinasi yang intensif, penyesuaian ulang anggaran yang dilakukan selama masa pandemi Covid berlaku bagi semua K/L dengan peninjauan ulang prioritas belanja oleh masing-masing K/L, demi menghadapi dampak pandemi,” ungkapnya dalam pernyataan resmi pada Senin (8/1).

Dia yang merupakan bagian dari tim Sri Mulyani menyebut bahwa keputusan serta penentuan ulang fokus kegiatan dan anggaran dilakukan oleh setiap K/L sendiri. Masing-masing kementerian/lembaga melakukan pemetaan sendiri terkait kegiatan yang dianggap bisa ditunda selama masa pandemi.

Prastowo menegaskan bahwa setiap pimpinan di K/L memahami kegiatan mana yang dianggap mendesak dan menjadi prioritas. Menurutnya, para menteri dan pimpinan lembaga yang memahami program mana yang bisa ditunda untuk sementara waktu.

“Penyesuaian ulang ini dilakukan oleh K/L dengan memblokir alokasi anggaran dari kegiatan yang diusulkan untuk ditunda. Kegiatan dan alokasi anggaran yang diblokir ini dapat dilonggarkan sesuai dengan prioritas dan kondisi anggaran,” jelaskannya.

“Pengeluaran anggaran oleh K/L tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta dipertanggungjawabkan kepada DPR. Dengan kerja sama, sinergi, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia mampu menghadapi pandemi dengan baik, menjadi salah satu negara yang pulih lebih cepat dan lebih kuat,” tandasnya.

Pandemi Covid-19 Memicu Refocusing Anggaran, Klarifikasi dari Kementerian Keuangan

Sebelumnya, Prabowo telah menyuarakan kekhawatiran terkait anggaran Kemenhan saat ditekan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam debat capres ketiga. Pasangan Mahfud MD tersebut mempertanyakan kinerja Prabowo sebagai menteri pertahanan.

Menurut Ganjar, sejumlah indikator pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami penurunan di bawah kepemimpinan Prabowo. Indeks perdamaian global (GPI), indeks militerisasi global (GMI), serta kebutuhan minimal kekuatan (MEF) mengalami penurunan.

“Pak Ganjar, saya telah menyusun rencana, namun keputusan akhir termasuk di tangan menteri keuangan. Dan tantangan yang kami hadapi, tolong, saya telah menjabat sebagai menteri pertahanan selama empat tahun, namun dua tahun terakhir diwarnai oleh pandemi, di mana terjadi penyesuaian ulang anggaran,” terang Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1).

“Banyak proposal yang kami ajukan namun tidak disetujui oleh menteri keuangan. Jadi, sebagai seorang menteri yang bekerja dalam tim, saya harus setia. Oleh karena itu, saya tidak banyak berbicara di depan umum,” tambahnya.

Memang benar terjadi pengurangan anggaran Kemenhan sebesar Rp8,74 triliun dari Rp131,18 triliun menjadi Rp122,44 triliun pada APBN 2020. Penyesuaian ini juga berlanjut pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, Kemenhan mendapatkan anggaran sebesar Rp136,99 triliun. Namun, Prabowo dan timnya diminta tetap berkontribusi dalam pengamanan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional guna menangani pandemi Covid-19.

Akhirnya, penyesuaian dan pengalokasian ulang belanja dilakukan dalam empat tahap di tahun tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Tahap pertama sebesar Rp6,28 triliun, tahap kedua sebesar Rp2,42 triliun, tahap ketiga sebesar Rp1 triliun, dan penyesuaian serta pengalokasian ulang belanja tahap keempat senilai Rp4,82 triliun.

Penyesuaian Anggaran di Kementerian: Pandemi Covid-19 dan Tantangan Menteri Pertahanan