JAKARTA, Memo – Isu dukungan purnawirawan TNI terhadap upaya pemakzulan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menuai sorotan. Namun, Dudung Abdurrahman, yang juga merupakan purnawirawan TNI, menyatakan bahwa isu tersebut tidak memiliki kaitan langsung. Ia menegaskan bahwa dinamika internal di lingkungan TNI seringkali melibatkan perubahan sikap dan pertimbangan.
“Menurut saya, tidak ada kaitannya. Memang biasa itu di lingkungan TNI sering seperti itu. Terkadang pada saat [sikap] jati, kemudian ada pertimbangan lain. Jadi tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak ada hubungannya antara Pak Tri dengan anaknya itu tidak ada,” ujarnya, dalam wawancara yang dikutip pada Selasa (6/5/2025).
Baca Juga: DPD Menolak Ikut Campur Soal Usulan Pemakzulan Gibran, Fokus Kerja untuk Daerah
Purnawirawan tersebut juga menanggapi isu revisi penunjukan jabatan di lingkungan TNI yang terjadi dalam rentang waktu singkat. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lazim. “Revisi yang selang sehari itu lazim. Dulu pernah juga zaman Pak Gatot dengan Pak Hadi itu, bahkan kemarin ada salah tulis itu kan yang Angkatan Laut kemudian pindah menjadi Pati Mabesad itu kan karena salah tulisan,” jelas Dudung Abdurrahman.
Terkait isu teguran Presiden terhadap Panglima TNI terkait penunjukan jabatan yang melibatkan putra Presiden, Dudung Abdurrahman menyatakan tidak memiliki informasi yang akurat. “Saya tidak monitor,” katanya.
Baca Juga: Pemakzulan Gibran Kembali Mencuat, Antara Manuver Politik dan Peluang Nyata
Lebih lanjut, ia memberikan pandangannya terkait aspirasi yang disampaikan oleh purnawirawan. Menurutnya, aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan melalui wadah yang resmi. “Kalau misalnya ada aspirasi, ya harusnya disampaikan ke wadahnya. Wadahnya ya ada Pepabri, ada PPAD, ada PPAU, ada PPAL. Nyatanya PPAD, PPAU, PPAL juga kan tidak menyampaikan seperti itu pada Bapak Presiden, lebih kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat dan sebagainya,” paparnya.
Ia juga menyoroti adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan purnawirawan untuk kepentingan pribadi. “Kemudian seperti saat ini yang beredar bahwa saya katakan mewakili purnawirawan, saya tidak. Kemudian nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru akhirnya mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak semua purnawirawan seperti itu,” tegas Dudung Abdurrahman.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
Terkait pertemuan antara Presiden dan perwakilan purnawirawan, ia menjelaskan bahwa Presiden bersikap bijak dan mengarahkan agar segala proses berjalan sesuai jalur konstitusional. “Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja. Karena tidak bisa seorang presiden menjawab seperti itu, dan beliau tadi akan memberikan peluang untuk bertemu dengan mereka-mereka, tidak ada masalah,” ungkapnya.
Namun, ia menekankan bahwa forum purnawirawan yang resmi adalah Pepabri, PPAD, PPAU, dan PPAL. “Tentunya kan forum-forum itu kan, forum purnawirawan yang ada ini kan seperti Pepabri, PPAD, PPAU, dan segala macam itu, itu yang resmi kan ya. Kalau semua mengatasnamakan forum purnawirawan ya tidak bisa seperti itu,” jelasnya.
Terakhir, ia menyampaikan imbauan kepada para purnawirawan, khususnya yang tergabung dalam forum yang belakangan ini muncul. “Situasi saat ini tuh kan menurut saya situasi yang begitu cepat terjadi suatu perubahan. Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang jangan sampai ini terjadi. Karena beliau, Bapak Presiden dengan Bapak Wapres itu kan konsentrasi sekarang bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana menyatukan semua partai dan kemudian bekerja sama untuk menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
