Idham menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sengketa hasil pemilu (PHPU) di MK. Kedua upaya tersebut dapat dilakukan setelah pemilu.
“Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi konstitusional. Hal ini telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,” ujar Idham saat dihubungi pada hari Senin (19/2).
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Petisi Brawijaya: Relawan Tolak Hasil Pemilu 2024 dan Desak Pemungutan Suara Ulang
Protes keras dilontarkan terhadap deklarasi kemenangan paslon 02 berdasarkan quick count, yang dinilai sebagai tindakan prematur sebelum penetapan resmi KPU. Ini dipandang sebagai tindakan yang dapat memicu perpecahan di masyarakat karena memengaruhi opini publik secara signifikan.
