Blitar, Memo.co.id
Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-65, Aliansi Konsolidasi Pembaruan Agraria (KPA) Blitar, yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar, Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAH), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNISBA, menyampaikan sikap dan tuntutan tegas kepada pemerintah. Mereka menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.
Baca Juga: Dugaan “Main Mata” Panitia Warnai Penjaringan PAW Desa Jambewangi
Aksi tersebut dilakukan di depan Kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Rabu 24 September 2025.
Aliansi menilai bahwa setelah 65 tahun UUPA disahkan, nasib rakyat dan petani di Indonesia masih jauh dari harapan karena reforma agraria belum berjalan sesuai amanat konstitusi. Mereka menuding pemerintah justru memperparah keadaan dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang dianggap semakin memiskinkan dan termarginalisasi petani.
Baca Juga: Satu Komando! PSHT Blitar Tegaskan Legalitas, Dorong Forkopimda Ambil Langkah Nyata
Dalam pernyataan sikapnya, koordinator massa aksi, Kinan, mengajukan sembilan tuntutan utama:
1. Mendesak pemerintah pusat untuk membentuk badan pelaksana Reforma Agraria.
Baca Juga: Elim Tyu Samba Gaungkan Semangat Kartini, Perempuan Harus Jadi Motor Perubahan
2. Mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).
3. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria (RUU RA).
