Blitar, Memo.co.id
Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-65, Aliansi Konsolidasi Pembaruan Agraria (KPA) Blitar, yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar, Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAH), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNISBA, menyampaikan sikap dan tuntutan tegas kepada pemerintah. Mereka menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.
Baca Juga: SPPG Ringinanyar Mulai Jalan Dulu, Ahli Gizi dan SLHS Menyusul: Pengawasan Ke Mana?
Aksi tersebut dilakukan di depan Kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Rabu 24 September 2025.
Aliansi menilai bahwa setelah 65 tahun UUPA disahkan, nasib rakyat dan petani di Indonesia masih jauh dari harapan karena reforma agraria belum berjalan sesuai amanat konstitusi. Mereka menuding pemerintah justru memperparah keadaan dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang dianggap semakin memiskinkan dan termarginalisasi petani.
Baca Juga: RUPS BPR Penataran, Perkuat Manajemen Risiko Kredit
Dalam pernyataan sikapnya, koordinator massa aksi, Kinan, mengajukan sembilan tuntutan utama:
1. Mendesak pemerintah pusat untuk membentuk badan pelaksana Reforma Agraria.
Baca Juga: Ratusan Warga 212 Datangi Kantor Kecamatan Rejotangan, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak
2. Mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).
3. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria (RUU RA).
