Pertimbangan Keamanan Terkait Masuknya Starlink ke Indonesia

Pertimbangan Keamanan Terkait Masuknya Starlink ke Indonesia
Pertimbangan Keamanan Terkait Masuknya Starlink ke Indonesia

MEMO

Starlink, layanan satelit milik perusahaan Elon Musk, telah resmi masuk ke Indonesia setelah berhasil melewati Uji Laik Operasi (ULO). Namun, kemunculannya tidak tanpa kontroversi. Ahli keamanan Siber mengkhawatirkan risiko terhadap kedaulatan data dan kontrol atas informasi pengguna di Tanah Air. Bagaimana dampak kedatangan Starlink bagi Indonesia?

Bacaan Lainnya

Starlink Masuk ke Indonesia: Ancaman Kedaulatan Data dan Kendali!

Starlink telah memasuki Indonesia dengan resmi setelah berhasil melewati Uji Laik Operasi (ULO). Layanan tersebut sudah digunakan oleh sebagian masyarakat, termasuk di daerah Bandung Barat. Akan tetapi, kemunculan Starlink di Indonesia menimbulkan beberapa kekhawatiran. Salah satu kekhawatiran utama adalah terkait dengan risiko kedaulatan data dan kontrol atas data pengguna di Indonesia.

Pakar Keamanan Siber dari Cissrec, Pratama Persadha, pada hari Rabu (15/5/2024), menyatakan bahwa penggunaan layanan komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan asing dapat membahayakan kedaulatan digital Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan kontrol dan pengawasan karena pemerintah tidak memiliki kendali penuh terhadap infrastruktur satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing.

Pratama juga menambahkan bahwa perusahaan asing yang mengoperasikan infrastruktur satelit seperti Starlink berpotensi memiliki kendali terhadap data pengguna dan informasi yang dilewatkan melalui jaringan mereka. Hal ini dapat menjadi masalah besar jika data tersebut disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, Pratama menganggap pentingnya pembangunan stasiun bumi di Indonesia. Dengan adanya stasiun bumi tersebut, pemerintah dapat melakukan sensor dan pemblokiran terhadap konten ilegal yang melewati ISP dalam negeri yang bekerja sama dengan Starlink.

Ahli Keamanan Siber Munculkan Kekhawatiran Terhadap Dampak Starlink

Pratama menjelaskan bahwa jika backbone yang digunakan bukan berasal dari ISP Indonesia, maka pemerintah tidak akan dapat melakukan sensor karena hal tersebut berada di luar wewenang mereka.

Pos terkait