“Sepengetahuan saya, setelah perceraian sudah ada gugatan harta bersama di Pengadilan Negeri Blitar dan dimenangkan mantan suaminya, Tahmid Wahyudi. Kalau mau menggugat lagi di Pengadilan Agama dengan perkara sama, apa tidak menimbulkan masalah baru?” jelas Choiri.
Choiri menegaskan, kehati-hatian itu semata-mata untuk menghindari potensi persoalan hukum bagi pemerintah desa jika surat tersebut diterbitkan tanpa dasar yang kuat.
Baca Juga: SPPG Tlumpu Disorot, Menu MBG di SMAN 1 Kota Blitar Dinilai Tak Layak, IPAL Bermasalah
“Jadi kami bukan menghambat. Surat yang diminta itu surat ghaib untuk menggugat mantan suaminya. Saya perlu konsultasi dulu dengan ahli hukum. Kalau tidak ada persoalan buat saya, apa susahnya membantu warga saya sendiri,” ujarnya melalui sambungan seluler.
Menunggu sikap Inspektorat
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Kini publik menunggu langkah Inspektorat Kabupaten Blitar dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Jika terbukti terjadi maladministrasi atau penghambatan layanan publik, Inspektorat memiliki kewenangan memberikan rekomendasi pembinaan hingga sanksi administratif.
Sementara itu, Anik berharap laporannya dapat menjadi perhatian serius agar pelayanan publik di tingkat desa benar-benar berpihak kepada warga.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
“Saya hanya ingin dilayani sebagaimana hak warga. Tidak lebih,” pungkas Anik.
