MEMO, Bandung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di setiap kecamatan di Jawa Barat.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat akan sekolah negeri serta untuk mengatasi masalah kurangnya distribusi SMA/SMK negeri yang merata di seluruh kecamatan di provinsi tersebut.
Tantangan dan Solusi: Penyebaran Merata SMA/SMK Negeri di Jawa Barat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong upaya percepatan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di setiap kecamatan di Jawa Barat.
Hal ini dilakukan karena masih banyak kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA atau SMK negeri.
Menurut Anggota DPRD Jawa Barat, Sugianto Nangolah, kebutuhan akan SMA atau SMK negeri di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri.
Namun, permasalahannya adalah bahwa SMA atau SMK negeri di Jawa Barat belum terdistribusi dengan merata di setiap kecamatan.
Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan SMA atau SMK negeri di setiap kecamatan. Dari total sekitar 627 kecamatan, masih terdapat sekitar 130 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA atau SMK negeri, dan hal ini menjadi masalah yang perlu diatasi.
“Saat ini, DPRD Jawa Barat fokus untuk mencari solusi agar SMA atau SMK negeri dapat tersebar secara merata di Jawa Barat. Setiap kecamatan harus memiliki setidaknya satu SMA atau SMK negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Sugianto Nangolah.
Dampak Terhadap Sekolah Swasta: Perspektif Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah
Namun, bagaimana dampaknya terhadap sekolah swasta? Sugianto Nangolah mengakui bahwa penambahan jumlah SMA atau SMK negeri dapat berdampak terhadap sekolah swasta.
