“Oleh karena itu, transformasi UMKM sangat diperlukan agar dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kami berharap UMKM bisa memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan menarik investasi manufaktur ke Indonesia,” katanya. Namun, saat ini, proses transformasi belum berjalan maksimal. Perkembangan teknologi seperti smart factory dan Internet of Things (IoT) juga menyebabkan relokasi investasi tidak terjadi seperti yang diharapkan.
“Sebagian besar pabrik besar yang berinvestasi di Indonesia hanya menyerap sedikit tenaga kerja, sehingga penyerapan lapangan kerja tidak optimal. Sementara itu, pasar domestik dibanjiri produk konsumen, dengan sebagian besar berasal dari impor dan bahkan penyelundupan,” tambahnya.
Teten juga menekankan pentingnya pengembangan UMKM untuk tidak hanya menciptakan pesaing baru, tetapi juga untuk menciptakan ekonomi baru. Upaya tersebut harus melibatkan eksplorasi potensi daerah, seperti hasil kebun, pertanian, pertambangan, dan kelautan yang dapat diolah menggunakan teknologi. “Kami ingin UMKM bisa menghasilkan barang setengah jadi dan menyuplai pasar global sebagai bagian dari rantai pasok dunia,” paparnya.
KemenKopUKM, kata Teten, terus berupaya mendukung perkembangan UMKM melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) yang bertujuan untuk memperkuat industri berbasis UMKM. Ia juga menegaskan perlunya perubahan pola pikir pelaku UMKM untuk bertransformasi menuju industrialisasi.
“Kami memiliki instrumen koperasi untuk mendukung industrialisasi usaha mikro dan mempersiapkan koperasi modern serta koperasi multipihak yang bisa mengkonsolidasi seluruh stakeholder dalam ekonomi sirkular,” tutup Teten.
Tantangan dan Solusi untuk UMKM Indonesia
Sektor UMKM Indonesia menghadapi tantangan besar akibat penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan penurunan omzet dan meningkatnya kredit macet. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, situasi ini memerlukan langkah-langkah segera, seperti restrukturasi utang dan akses pembiayaan yang lebih mudah, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
