“Silpa yang terlalu tinggi jelas merugikan bupati terpilih. Anggaran tahun pertama mestinya jadi momentum mendukung visi misi, tapi justru gagal terserap. Ini menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan pembangunan dan APBD,” tegas Mujianto, Minggu (24/8/2025).
Menurutnya, dampak Silpa yang tidak terkendali juga akan menjadi catatan buruk dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jika Silpa tinggi, dana transfer pusat bisa dikurangi. Ini bahaya bagi daerah,” ujarnya.
Mujianto juga menyoroti keputusan bupati yang tidak mengalokasikan dana Pokir. “Dampak kebijakan bupati yang tidak mengalokasikan dana Pokir akhirnya dijegal saat rapat paripurna. Padahal, hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar pembangunan berjalan,” ungkapnya.
Ia bahkan membandingkan kepemimpinan saat ini dengan era sebelumnya. “Pak Rijanto itu birokrat sejati. Seharusnya bupati sekarang juga bisa tegas dan tidak mudah diintervensi siapapun. Segera lakukan evaluasi internal agar visi misi pembangunan bisa berjalan,” tambahnya.
Selain Silpa, Mujianto juga menyinggung soal kesenjangan pembangunan antara wilayah Blitar Selatan dan Blitar Barat yang hingga kini belum teratasi.
“Transparansi pengelolaan anggaran harus ditingkatkan di internal eksekutif. Intinya, pembangunan bisa berjalan sesuai visi misi, hubungan dengan legislatif harmonis, dan setiap tahapan politik anggaran harus diakomodir dengan baik,” tutupnya.**
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
