MEMO – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya menjaga harga gabah agar tidak terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi bantuan pangan berupa beras serta penyaluran beras murah dalam program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR yang membahas alokasi anggaran untuk tahun 2025. Wahyu menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis guna mempertahankan harga di tingkat petani, terlebih panen raya sudah semakin dekat.
“Dalam dua bulan ini, penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan dihentikan sementara. Sebab, jika pasar terus dibanjiri beras, maka harga gabah akan sulit mengalami kenaikan. Untuk menjaga keseimbangan antara produksi di hulu dan distribusi di hilir, pemerintah mengambil langkah ini demi stabilitas harga,” ungkap Arief dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi IV DPR pada Selasa (4/2/2025).
Arief juga menegaskan bahwa kebijakan ini diambil guna menjaga kestabilan harga menjelang panen raya. Saat ini, harga gabah di beberapa wilayah masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan dan distribusi beras SPHP yang sebelumnya direncanakan untuk enam bulan di tahun 2025 harus ditangguhkan sementara. Dalam periode ini, Perum Bulog diberikan tugas untuk menyerap stok beras hingga 3 juta ton selama musim panen raya berlangsung.
“Selama enam bulan ke depan, distribusi bantuan pangan untuk sementara ditunda guna menjaga stabilitas harga gabah. Presiden Prabowo sudah menyetujui kebijakan penyaluran bantuan beras selama enam bulan di tahun 2025, yaitu pada Januari dan Februari. Sementara untuk empat bulan berikutnya, jadwalnya akan disesuaikan kembali,” pungkasnya.
