Lebih lanjut ia memprediksi akan ada antrean panjang di SPBU lantaran ada potensi kesulitan memproses pemindaian QR code. Hal ini disebut juga bisa menambah frustrasi dan ketidakpuasan di masyarakat.
Yannes meminta kepada pemerintah untuk membuat gugus tugas yang bisa memantau secara ketat proses pembatasan BBM subsidi dan mampu menanggulangi masalah yang terjadi dengan cepat dan benar.
Selain itu Yannes juga menyoroti potensi penyebab masalah pembatasan makin runyam, yakni kurangnya informasi jelas, termasuk soal kriteria penerima subsidi.
“Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif dan efektif tentang kebijakan pembatasan BBM subsidi, termasuk proses pendaftaran, kriteria penerima subsidi, dan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini,” tuturnya.
Pertamina Patra Niaga kini semakin giat meminta warga mendaftar QR Code untuk pembelian BBM subsidi ketika regulasi pembatasan sudah diberlakukan.
Kepala Seksi Komunikasi Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Taufiq Kurniawan di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu (28/8), menjelaskan proses verifikasi hingga mendapatkan QR Code setelah pendaftaran memakan waktu tujuh hari.
“Pendaftaran itu terbuka di seluruh Indonesia sehingga kami ajak daftar secepatnya karena verifikasi untuk satu kendaraan itu kurang lebih tujuh hari,” kata dia.
