“Dampak pada proses pembangunan tentu ada, namun demikian pelaksana selalu kami arahkan untuk meminimalisirnya dengan dukungan semua pihak,” imbuhnya.
“Mudah-mudahan pembangunan berjalan lancar dan segera dapat diselesaikan,” pungkasnya.
Baca Juga: Publikasi Media Terjun Bebas, Sinergi Pemkab Blitar dan Pers Dipertanyakan
Sayangnya, jawaban normatif itu justru mempertegas dugaan lemahnya pengawasan di lapangan.
Tak hanya di Jalan Sedap Malam, kondisi serupa juga muncul di Jalan Madura Kota Blitar. Di sana, proyek rehabilitasi saluran air berjalan tanpa papan nama dan tanpa kejelasan siapa pelaksananya. Warga menyebut proyek ini sebagai “proyek siluman” karena muncul tiba-tiba dan mengganggu aktivitas warga.
Baca Juga: Polemik SDN Tlogo 2 Blitar Jadi KDMP Bupati Tegaskan Pendidikan Prioritas Utama
Para pekerja di lapangan pun hanya mengangkat bahu.
“Belum datang, Mas. Kami cuma disuruh kerja. Papan proyeknya belum tahu kapan dipasang,” ujar salah satu pekerja sambil menolak disebut namanya.
Baca Juga: Dibekukan PCNU, MWC Sutojayan Justru Banjir 1.000 Jamaah di Pengajian Ahad Pon!
Padahal, dalam setiap proyek yang menggunakan uang negara, papan nama proyek adalah syarat wajib memuat nama kegiatan, instansi pelaksana, nilai anggaran, sumber dana, serta waktu pelaksanaan. Namun saat tim memo.co.id menelusuri lokasi, tak satu pun papan proyek ditemukan di sekitar area pekerjaan. Ketiadaan papan proyek bukan hanya mengaburkan transparansi publik, tapi juga membuka ruang ketidakberesan dan dugaan penyimpangan anggaran.
“Saya biasanya lewat sini akhirnya harus memutar kalau mau berangkat kerja. Kemarin sempat ditutup beberapa hari, sekarang sudah dibuka tapi ya macet pol jadinya,” ujar Hendri, warga Jalan Madura.
Situasi itu semakin menegaskan bahwa proyek-proyek “misterius” semacam ini tengah marak di Kota Blitar menyulut keresahan dan menumbuhkan kecurigaan publik. Pemerintah seolah menutup mata, sementara rakyat kecil harus menanggung debu, macet, dan kerugian.
Kini, warga menuntut transparansi dan tanggung jawab pemerintah. Mereka berharap Wali Kota Blitar segera turun tangan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar.
“Kami bukan menolak pembangunan, Mas. Tapi kalau proyeknya nggak jelas, nggak transparan, dan merugikan rakyat, ya jelas kami menggugat!” tegas Hendri menutup pembicaraan.**
