Guna mengantisipasi adanya oknum pegawai yang memanfaatkan celah kebijakan ini untuk pelesiran, pemerintah daerah telah menyiagakan sistem pengawasan berlapis berbasis teknologi informasi. Setiap aparatur sipil diwajibkan melakukan pencatatan kehadiran secara berkala menggunakan aplikasi absensi berbasis titik koordinat bumi (geotagging) dan pengenalan wajah (face recognition).
Bukan hanya soal presensi atau daftar hadir, setiap pegawai juga dituntut menyetorkan laporan capaian kinerja harian secara digital melalui sistem manajemen internal. Jika ditemukan ada aparatur yang tidak memenuhi target harian atau terdeteksi berada di luar area domisili tanpa izin dinas, maka sanksi pemotongan tunjangan kinerja hingga sanksi disiplin berat siap menanti.
Wali kota perempuan pertama di wilayah tersebut juga menjelaskan bahwa kebijakan pembagian kerja ini diterapkan secara selektif. Sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan pelayanan darurat—seperti tenaga kesehatan di rumah sakit, petugas pemadam kebakaran, hingga pelayanan administrasi kependudukan tertentu—tetap diwajibkan siaga penuh di posko kerja masing-masing.
Melalui uji coba sistem kerja hibrida (hybrid working) ini, pemerintah daerah ingin mengukur sejauh mana kesiapan para pegawainya dalam menyongsong era transformasi digital birokrasi seutuhnya, di mana pelayanan publik masa depan dituntut harus bisa diakses secara cepat, daring, dan tanpa sekat ruang.
Baca Juga: Mbak Wali Gandeng Pemuda Dongkrak Penguatan Kapasitas Karang Taruna Kediri Lewat Branding
