Kawasan Jalan Raya Darmo memanas setelah ratusan anggota ormas Madas Serumpun bersiap melakukan blokade eksekusi lahan. Pihak kurator menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan bagian dari boedel pailit yang sah secara hukum nasional. Ketidaksesuaian antara amar putusan dengan objek fisik bangunan menjadi alasan utama penolakan massa di lapangan.
Konflik Kepemilikan Lahan Picu Penolakan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya
Ketegangan menyelimuti salah satu kawasan elit di Kota Pahlawan menyusul rencana pengosongan paksa sebuah bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 153. Organisasi kemasyarakatan Madas (Madura Asli) Anak Serumpun secara terbuka menyatakan sikap perlawanan dengan menyiagakan sedikitnya 500 personel untuk menjaga objek sengketa tersebut. Langkah ini merupakan respons atas rencana eksekusi yang dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang dinilai oleh pihak ormas mengandung cacat prosedur dan ketidaksesuaian data hukum.
Mobilisasi Massa di Jantung Kota
Pengerahan massa dalam jumlah besar ini bukan tanpa alasan. Ketua DPD Madas Anak Serumpun Jawa Timur, Fattah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh anggota untuk tetap berada di garda terdepan guna menghalangi juru sita. Menurut pandangan mereka, terdapat jurang perbedaan yang lebar antara amar putusan yang dikeluarkan pengadilan dengan kondisi fisik bangunan yang menjadi target eksekusi.
Fattah menegaskan bahwa kehadiran ratusan anggotanya adalah bentuk solidaritas sekaligus upaya menjaga keadilan bagi pihak yang mereka bela. “Kami melihat ada ketidaksinkronan yang nyata antara objek yang akan dieksekusi dengan apa yang tertulis dalam putusan. Oleh karena itu, kami siap menghadang jalannya proses ini demi kepastian hukum yang benar,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Surabaya.
Status Aset Pailit dan Putusan Mahkamah Agung
Di sisi lain, narasi berbeda datang dari pihak kurator, Albert Riyadi Suwono. Ia menjelaskan bahwa rumah di Jalan Raya Darmo 153 tersebut secara legal merupakan aset boedel pailit milik Achmad Sidqus Syahdi. Status ini telah ditetapkan sejak tahun 2021 setelah adanya permohonan pailit yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya.
Menanggapi klaim kepemilikan dari pihak ormas yang berdasar pada surat eigendom, Albert menyatakan bahwa argumen tersebut sudah tidak relevan di mata hukum. Menurutnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor 200 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menyatakan bahwa klaim surat eigendom tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
“Aset ini adalah bagian dari harta pailit yang harus dikelola sesuai prosedur undang-undang. Klaim-klaim di luar itu sudah diuji di pengadilan dan dinyatakan tidak berlaku. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait potensi adanya penghadangan di lokasi,” tegas Albert.
Upaya Hukum dan Pengawasan Premanisme
Persoalan ini kini berkembang menjadi isu yang lebih luas, menyentuh ranah ketertiban umum. Pihak kurator bahkan berencana melaporkan adanya mobilisasi massa ini ke Satgas Anti Premanisme Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak terhambat oleh tekanan massa dari pihak tertentu.
Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa seluruh persiapan eksekusi sebenarnya telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Humas PN Surabaya, Slamet Pujiono, mengonfirmasi bahwa rapat koordinasi telah digelar untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, meskipun dinamika di lapangan menunjukkan adanya potensi benturan fisik.
Konflik sengketa lahan di kawasan strategis seperti Jalan Raya Darmo ini mencerminkan betapa kompleksnya tumpang tindih klaim lahan di kota besar. Hingga saat ini, suasana di lokasi masih dalam pantauan ketat pihak keamanan guna mencegah terjadinya kericuhan yang lebih luas di pusat kota Surabaya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
