Padahal, ditekankan Yusri, aturannya tidaklah demikian. Bahkan, pemilik kendaraan masih diberikan masa tenggang untuk membayar pajak dan memperpanjang STNK hingga beberapa bulan.
“Kita beri tenggat waktu lagi. Peringatan pertama tiga bulan, kedua sebulan, ketiga sebulan, dan nanti peringatan keempat baru dihapus. Dan itu yang dihapus data kendaraan, artinya tidak punya lagi data dan tidak bisa dipakai lagi,” katanya.
Lebih lanjut, katanya, kesadaran membayar pajak di tengah masyarakat saat ini masih terbilang lemah. Sebab, dari 149 juta lebih kendaraan yang terdaftar di kepolisian, hanya 43 persen yang membayar pajak.
“Kita teliti lagi nyatanya kepatuhan masyarakat bayar pajak kendaraan itu masih sangat minim, dari 149 juta kendaran yang bayar hanya 43 persen, sementara kewajiban masyarakat wajib bayar pajak,” ucap Yusri.
