Selama kunjungannya, Menteri Basuki juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, khususnya yang memperhatikan kondisi lingkungan. Ini sangat relevan mengingat pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan masih berlangsung di daerah hutan.
“Kami sangat memperhatikan detail desain penataan lereng, dan kami memeriksa setiap titik yang berpotensi rawan longsor dengan melakukan pengamanan pada tebing serta memastikan bahwa tidak ada erosi yang dapat merusak tanaman di sekitarnya,” tambahnya.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Ditjen Bina Marga PUPR, Handiyana, juga memberikan informasi yang melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Menteri Basuki. Ia menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2022, sepanjang 221 km dari total 608 km Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat telah memiliki lapisan aspal.
“Saat ini, seluruh ruas Jalan Perbatasan di Kalimantan Barat telah terbuka dan dapat dilalui. Namun, masih ada beberapa bagian yang belum berfungsi sepenuhnya karena masih memerlukan pembangunan jembatan dan perbaikan pada bagian jalan yang curam,” jelasnya.
