Tingginya frekuensi insiden siber, seperti kebocoran data yang terjadi berulang kali di Indonesia, menunjukkan perlunya upaya serius dalam menangani masalah ini. Namun, penanganan yang belum optimal dan adanya tumpang tindih tanggung jawab antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memunculkan kekhawatiran.
Rizki Natakusumah, Anggota Komisi I dan Badan Anggaran DPR, mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan ini dan kebutuhan akan konsensus yang jelas. Selain itu, rencana pembentukan angkatan siber juga menjadi perbincangan hangat dengan dua sudut pandang yang berbeda.
Insiden Kebocoran Data dan Tumpang Tindih Tanggung Jawab: Kondisi Keamanan Siber Indonesia
Kejadian siber, seperti insiden kebocoran informasi, yang berulang kali terjadi di Indonesia belum mendapatkan penanganan yang memadai. Bahkan, respons dari pihak pemerintah terlihat seringkali seperti saling lempar tanggung jawab.
“Dalam hal keamanan siber, mereka cenderung saling lempar tanggung jawab. Misalnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjuk Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pihak bertanggung jawab, sementara Kominfo menunjuk BSSN,” ungkap Rizki Natakusumah, yang merupakan Anggota Komisi I dan Badan Anggaran DPR, dalam sebuah acara Profit di CNBC Indonesia pada Jumat (11/8/2023).
Selain itu, Rizki juga mengungkapkan keprihatinan mengenai isu keamanan siber yang masih belum memiliki jawaban konkret. Sebagai contoh, kasus kebocoran data yang menimpa BPJS Kesehatan dan kasus Bjorka yang heboh karena penjualan data penduduk Indonesia.
“Hal ini merupakan perhatian bersama. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah saat ini memiliki kesepakatan dan tekad yang tegas untuk menangani permasalahan ini serta meredakan kekhawatiran masyarakat. Jika kita melihat empat tahun terakhir, tampaknya jawabannya belum ada,” paparnya.
Rizki Natakusumah Pertanyakan Penanganan dan Harapan Masyarakat dalam Keamanan Siber
Baru-baru ini juga muncul usulan mengenai pembentukan angkatan siber. Rizki menjelaskan ada dua sudut pandang terhadap usulan tersebut.
Pandangan pertama berasal dari masyarakat yang meragukan hal ini, dengan pertimbangan anggaran yang dibutuhkan atau potensi penyelesaian masalah yang lebih efektif jika dilakukan oleh pihak pertahanan sendiri. Namun, di sisi lain, ada pula pandangan yang optimis, melihat adanya peluang modernisasi dan adaptasi dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Gagasan ini sangat menarik, tetapi pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang,” tambahnya.
