Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Blitar. Sebab selama ini independensi organisasi olahraga kerap digaungkan, namun justru dituding dicemari intervensi politik kekuasaan.
Hudi menilai hasil pemungutan suara membuktikan dominasi pemerintah daerah tak selalu mampu mengendalikan suara cabang olahraga. Ia menyebut kemenangan dirinya sebagai simbol perlawanan cabor terhadap tekanan kekuasaan.
Baca Juga: Didemo MAKI dan Aktivis, Pencalonan Eks Napi Korupsi Ketua KONI Kota Blitar Tuai Penolakan Keras
“Kalau biasanya jagonya pemerintah daerah menang, sekarang kalah. Artinya kekuatan teman-teman cabor masih kuat,” ucapnya.
Meski sempat diterpa aksi penolakan dan kritik menjelang Musorkot, Hudi menegaskan seluruh proses pencalonannya berjalan sesuai aturan organisasi. Ia menepis tudingan miring yang diarahkan kepadanya.
Baca Juga: CV Lang Buana Kembangkan Benih Tebu Unggul untuk Dukung Swasembada Gula
“Saya orang hukum, tahu aturan. Tidak ada yang saya langgar dalam AD/ART maupun aturan organisasi,” jelasnya.
Ke depan, Hudi berharap dunia olahraga Kota Blitar tidak lagi dijadikan panggung kepentingan politik. Ia meminta pemerintah daerah fokus pada pembinaan dan dukungan anggaran, bukan ikut bermain dalam perebutan jabatan olahraga.
Baca Juga: Panen Raya Jagung Serentak, Polres Blitar Dukung Swasembada Pangan Nasional
“Tiga pilar ini harus sinkron. Pemerintah tugasnya membina dan mendukung anggaran, sedangkan KONI fokus membangun prestasi,” pungkasnya. **
