Memo, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi menetapkan batas akhir pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 jatuh pada tanggal 21 November 2026. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, tenggat waktu penetapan UMK dipatok empat hari berselang.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi secara intensif dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan seluruh jajaran kepala daerah mematuhi jadwal administratif tersebut.
Kebijakan ini diambil guna menjaga kepastian hukum serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di berbagai wilayah.
Dalam keterangannya, Yassierli memaparkan rincian tahapan kalender pengupahan yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.
Kalender dan Tenggat Waktu Pengupahan
Batas pengumuman UMP 2027: Paling lambat 21 November 2026
Batas pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): Lima hari setelah penetapan UMP
Batas pengumuman UMK 2027: Paling lambat 25 November 2026
Batas pengumuman Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK): Lima hari setelah penetapan UMK
Lebih lanjut, Yassierli mengimbau agar seluruh Dewan Pengupahan Daerah memaksimalkan ruang dialog sosial dalam merumuskan besaran upah minimum.
Aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, baik unsur pekerja maupun pengusaha, harus diakomodasi dengan tetap berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” ujar Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta.












