Polemik Pajak dan Durasi Jabatan Baru
Penyusunan aturan baru ini mendadak berjalan alot akibat satu ganjalan yang memicu perdebatan sengit. Muncul usulan kontroversial yang mewajibkan calon petahana melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum bertarung lagi.
Banyak anggota pansus menilai aturan tambahan itu terlalu mengada-ada dan berisiko menjegal hak warga secara sepihak. Lantaran situasi internal memanas, wakil rakyat memilih melempar bola panas ini ke pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik.
Selain urusan syarat calon, revisi regulasi ini juga menetapkan aturan masa jabatan kepala desa yang kini resmi diperpanjang menjadi delapan tahun dengan batasan maksimal dua kali periode.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
