“Melalui anggaran DBHCHT, kita bisa memperkuat infrastruktur kesehatan di pedesaan. Banyak fasilitas yang sebelumnya terbatas kini bisa berubah signifikan,” jelasnya. Ia berharap alokasi DBHCHT untuk sektor kesehatan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Sejumlah warga di sekitar lokasi pembangunan mengaku antusias melihat perkembangan yang ada. Mereka menilai keberadaan Pustu dan Puskesmas yang lebih layak akan memudahkan akses pengobatan, terutama bagi keluarga yang tinggal jauh dari pusat kota. Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan warga untuk berobat ke fasilitas kesehatan di wilayah perkotaan.
Baca Juga: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar: Efisiensi atau Sekadar Panggung Pencitraan?
Pada tahun 2025, Dinkes Kabupaten Blitar mengalokasikan Rp1,6 miliar dari DBHCHT untuk empat proyek fisik tersebut. Anggaran ini mencakup pembangunan struktur bangunan, peningkatan ruang pelayanan, perbaikan sanitasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung.
“Dana tersebut kami gunakan untuk pembangunan satu Pustu baru dan perbaikan tiga fasilitas lainnya. Harapannya, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari DBHCHT,” tambah Muhdianto.
Baca Juga: Halal Bihalal PSHT Blitar, Seruan Perbaikan Diri Lahir dan Batin Menguat
Dengan progres yang telah mendekati tahap akhir, Dinkes optimistis pelayanan kesehatan di pedesaan Blitar akan meningkat secara signifikan pada tahun depan. Infrastruktur baru yang lebih layak diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan manusiawi bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mengarahkan DBHCHT pada sektor-sektor prioritas, salah satunya kesehatan. Pembangunan ini bukan sekadar perbaikan bangunan, tetapi langkah nyata untuk mendorong pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk pelosok pesisir.**
Baca Juga: UMKM Lokal Bergairah, RaDja Hadirkan Bazar 10 Hari Penuh di Kanigoro
