Blitar, Memo.co.id
Pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Blitar memasuki babak baru. Melalui kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,6 miliar, empat fasilitas kesehatan kini tengah menjalani pembangunan dan renovasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Budayawan Jatim Dorong Pemerintah Wajibkan Indonesia Raya 3 Stanza di Upacara dan Media
Hingga pertengahan November 2025, progres fisik di lapangan telah mencapai 60–90 persen. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar memastikan seluruh proyek berjalan sesuai rencana dan menargetkan penyelesaiannya sebelum pergantian tahun. Dengan demikian, masyarakat pesisir akan segera mendapatkan fasilitas kesehatan baru yang lebih representatif dan nyaman.
Empat proyek strategis tersebut mencakup pembangunan baru Puskesmas Pembantu (Pustu) Tumpak Kepuh di Kecamatan Bakung, renovasi Pustu Kaulon di Kecamatan Sutojayan, renovasi Pustu Midodareni, serta peningkatan fasilitas di Puskesmas Suruhwadang, Kecamatan Kademangan. Seluruh lokasi pembangunan berada di kawasan yang selama ini dinilai belum memiliki akses kesehatan optimal.
Baca Juga: Program MBG Resmi Bergulir di Sananwetan, SPPG Sananwetan Gedog 3 Jangkau 13 Sekolah
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap layanan kesehatan masyarakat—terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Menurutnya, peningkatan fasilitas kesehatan harus diiringi percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Insya Allah sebelum akhir tahun semuanya sudah selesai, baik yang pembangunan baru maupun renovasi,” ujar Muhdianto, Sabtu (15/11/2025). Ia menegaskan seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar teknis dan mendapat pengawasan ketat dari dinas.
Muhdianto menjelaskan bahwa DBHCHT menjadi instrumen penting dalam memperkuat infrastruktur kesehatan daerah. Dana tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang sebelumnya belum tersentuh pembangunan besar. Ia menyebut DBHCHT sebagai “nafas tambahan” bagi peningkatan pemerataan layanan kesehatan.
“Melalui anggaran DBHCHT, kita bisa memperkuat infrastruktur kesehatan di pedesaan. Banyak fasilitas yang sebelumnya terbatas kini bisa berubah signifikan,” jelasnya. Ia berharap alokasi DBHCHT untuk sektor kesehatan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Sejumlah warga di sekitar lokasi pembangunan mengaku antusias melihat perkembangan yang ada. Mereka menilai keberadaan Pustu dan Puskesmas yang lebih layak akan memudahkan akses pengobatan, terutama bagi keluarga yang tinggal jauh dari pusat kota. Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan warga untuk berobat ke fasilitas kesehatan di wilayah perkotaan.
Pada tahun 2025, Dinkes Kabupaten Blitar mengalokasikan Rp1,6 miliar dari DBHCHT untuk empat proyek fisik tersebut. Anggaran ini mencakup pembangunan struktur bangunan, peningkatan ruang pelayanan, perbaikan sanitasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung.
“Dana tersebut kami gunakan untuk pembangunan satu Pustu baru dan perbaikan tiga fasilitas lainnya. Harapannya, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari DBHCHT,” tambah Muhdianto.
Dengan progres yang telah mendekati tahap akhir, Dinkes optimistis pelayanan kesehatan di pedesaan Blitar akan meningkat secara signifikan pada tahun depan. Infrastruktur baru yang lebih layak diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan manusiawi bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mengarahkan DBHCHT pada sektor-sektor prioritas, salah satunya kesehatan. Pembangunan ini bukan sekadar perbaikan bangunan, tetapi langkah nyata untuk mendorong pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk pelosok pesisir.**
