Memo, KEDIRI — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri mengikuti tahapan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bersama tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring pada Rabu (12/8/2026).
Agenda penting ini dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk memaparkan berbagai pembenahan sistem administrasi kependudukan agar semakin transparan dan akuntabel. Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, menjelaskan bahwa persiapan matang telah dilakukan sejak pencanangan ZI pada tahun 2024 silam dengan pendampingan Inspektorat.
Dalam pemaparannya sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE), Marsudi mengupas enam area perubahan utama yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa esensi dari reformasi birokrasi ini bukan sekadar mengejar status formal semata.
“Dokumen kependudukan adalah hak dasar masyarakat, karena itu pelayanan harus gratis dan tidak ada percaloan, serta prinsip ini harus benar-benar dipahami baik oleh penyelenggara maupun pengguna layanan,” tegas Marsudi. Melalui inovasi seperti All in Kelurahan, pihak instansi optimis dapat meraih predikat WBK sekaligus memperkuat budaya kerja yang bersih. (Adv)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
