Trenggalek,MEMO-
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin prihatin terhadap Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) di Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2026 yang dipastikan baru mampu meng-cover dua bulan.
Sukar sapaan akrabnya menilai masih jauh dari ideal untuk menopang keberlangsungan pendidikan keagamaan sekaligus kesejahteraan guru swasta.
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
Meski begitu ,pokok permasalahannya Dia juga telah mengetahuinya yakni keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Bosda Madin yang bersumber dari APBD kabupaten hanya berfungsi sebagai pendamping anggaran dari pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Sukarodin menegaskan dewan tidak akan berhenti pada kondisi tersebut. Kekurangan pembiayaan selama empat bulan akan menjadi salah satu fokus perjuangan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 agar Bosda Madin dapat berjalan penuh selama satu tahun.
“Di APBD Perubahan nanti seharusnya kami memperjuangkan Trenggalek ini mencukupi kurang empat bulan,” tegasnya.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Sukarodin menilai Bosda Madin memiliki peran penting, tidak hanya untuk mendukung operasional Madrasah Diniyah, tetapi juga berkaitan langsung dengan insentif guru swasta yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan karakter di masyarakat.(Tim)
