Blitar, Memo.co.id
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Syahrul menegaskan pentingnya kebijakan tersebut dijalankan dengan bijaksana, meskipun penempatan dan mutasi pejabat merupakan hak prerogatif Wali Kota.
Menurutnya, beberapa keputusan mutasi dan penunjukan pejabat sementara (Plt) di posisi strategis dinilai kurang tepat, khususnya penempatan Plt di Dinas Kesehatan yang memiliki peran vital dalam pelayanan publik.
Baca Juga: Limbah Peternakan Sapi Cemari Sungai di Blitar Selatan, DPRD Desak Pemerintah Desa Lebih Peka
“Kami memahami itu hak prerogatif Wali Kota, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip profesionalitas dan kesinambungan kinerja di OPD,” kata Syahrul Alim, Senin (13/10/2025).
Syahrul Alim menandaskan pentingnya memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi. Ia menilai pergeseran pejabat berprestasi ke posisi yang kurang strategis dapat mengurangi motivasi.
Baca Juga: Dari Kandang Sapi ke Sungai Limbah: Jejak Aneh Sertifikat 21 Hektar di Gunung Gede
“ASN yang sudah terbukti berprestasi justru harus diberi kepercayaan lebih. Itu adalah bentuk motivasi dan contoh bagi pegawai lainnya,” tandasnya.
