Kebijakan-kebijakan baru yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2024 belum dapat dianggap berhasil dalam mendukung kesejahteraan fiskal pemerintah. Terdapat beberapa risiko yang diperkirakan pemerintah harus hadapi dalam menerapkan berbagai kebijakan baru terkait penerimaan pajak dan bea cukai pada tahun mendatang, dan kondisi ini belum sepenuhnya optimal.

Risiko-risiko ini telah diidentifikasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan diperinci dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Meskipun begitu, pemerintah memandang bahwa dampak dari risiko-risiko ini masih tergolong kecil dalam pengaruhnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), walaupun masih ada potensi untuk terjadinya dampak yang signifikan.

Kebijakan-kebijakan ini, sejatinya, ditujukan untuk mencapai target penerimaan negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar Rp 2.781,3 triliun. Angka ini merupakan kenaikan dari proyeksi pendapatan negara yang tercatat dalam APBN 2023, yang mencapai Rp 2.637,2 triliun.

“Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan negara pada tahun 2024, Pemerintah akan menjalankan serangkaian kebijakan,” seperti yang disampaikan dalam Buku Nota Keuangan pada Senin (21/8/2023).

Salah satu kebijakan yang diusung untuk meningkatkan pendapatan negara adalah reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ini mencakup langkah-langkah seperti memperluas basis data perpajakan dengan memanfaatkan data program pengungkapan sukarela (PPS), integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 Januari 2024, serta pemanfaatan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system.

Namun, ada risiko dalam pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut. Salah satunya adalah penyiapan peraturan turunan dari UU HPP, yang memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kemungkinan belum selesai sepenuhnya pada tahun 2024.

Selain itu, implementasi peraturan turunan ini memerlukan waktu sosialisasi agar bisa diterapkan secara efektif, dan mungkin akan dihadapi resistensi dari masyarakat.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Pendapatan Negara di Tengah Tantangan

Di sisi lain, pemanfaatan data yang diperoleh dari program PPS, integrasi NIK sebagai NPWP, dan pertukaran data untuk penggalian potensi pajak masih belum optimal karena kualitas data yang kurang memadai. Selain itu, ada kebutuhan untuk waktu adaptasi bagi pegawai dan wajib pajak terhadap sistem inti administrasi perpajakan yang baru.