“Paket ada 119 paket, jasa konsultasi yang dikerjakan oleh lima konsultan, dan ada 11 kontrak. Nilainya sekitar Rp864 juta,” kata kepada wartawan usai melakukan penggeledahan di Kantor DLH Kabupaten Situbondo.
Ia menjelaskan bahwa indikasi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan UPL/UKL tahun anggaran 2021, itu, karena dalam pelaksanaannya melewati batas waktu, yang seharusnya selesai pada 20 Desember 2021, ternyata masih berlangsung atau dikerjakan hingga Februari 2022.
Selain itu, lanjut dia, jasa konsultasi penyusunan UPL/UKL dilakukan atau dikerjakan oleh konsultan yang bukan ahlinya. Sementara penyusunan UPL/UKL adalah yang berkaitan dengan lingkungan.
“Satu hal lagi, sepertinya dalam pelaksanaan ini, Dinas Lingkungan Hidup membuat sendiri penyusunan UPL/UKL ini, sebagian besar. Sementara yang melakukan pengujian adalah DLH sendiri, ada penggunaan bendera-bendera perusahaan yang seolah-olah dikerjakan konsultan,” ucapnya.
Ia menambahkan, penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan yaitu ruang kepala dinas, ruang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH), dan ruang arsip.
“Ada sejumlah dokumen dan beberapa komputer (CPU) dan laptop pendukung yang diamankan,” katanya. (*)
