Memo, Jakarta — Kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kian berbuntut panjang. Sejumlah tokoh publik dan pengamat politik kini menyoroti potensi adanya motif politik di balik aksi intersepsi informasi rahasia negara tersebut.
Penetapan status tersangka terhadap Listyo Sigit beserta dua perwira tinggi Polri memicu perdebatan hangat di ruang publik mengenai arah aliran data sadapan.
Dugaan tersebut mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung indikasi keterlibatan aktor politik tertentu dan menghembuskan spekulasi bahwa hasil penyadapan ilegal disinyalir mengalir hingga ke Solo. Hal ini memicu prasangka publik mengenai kaitannya dengan manuver politik mantan Presiden Joko Widodo.
Isu mengenai dugaan makar sempat diutarakan beberapa pengamat serta pakar komunikasi politik yang menilai tindakan penyadapan terhadap kepala negara sebagai bentuk ancaman serius terhadap kestabilan tata negara.
Meski demikian, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi bahwa perkara yang disangkakan murni merupakan tindak pidana penyadapan ilegal dan pelanggaran UU ITE, bukan delik makar.
Di sisi lain, sorotan tajam publik tidak lepas dari rekam jejak hubungan kerja yang panjang antara Listyo Sigit dan Jokowi sejak keduanya mengabdi di Solo. Kedekatan historis tersebut kini memicu dugaan adanya gerakan politik bayangan yang berupaya memantau dinamika kekuasaan di tingkat pusat.
Mabes Polri menegaskan proses penyidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan objektif tanpa dipengaruhi oleh intervensi politik mana pun. Publik kini menantikan pembuktian di pengadilan untuk mengurai secara tuntas motif utama di balik aksi penyadapan yang menggegerkan lanskap politik nasional ini.
