Secara keseluruhan, Niko mencatat ada enam PR besar Menteri Susi yang harus dikerjakan tahun depan. Pertama, partisipasi masyarakat nelayan dalam inisiasi program dan kebijakan perikanan dan kelautan masih dikesampingkan.
Kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin panjang periodenya. Ketiga, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kepada nelayan, seperti dijanjikan pemerintah, belum benar-benar terealisasi di lapangan.
Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di laut terbilang rendah. Kelima, harga input produksi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali.
“Keenam, munculnya perlawanan balik dari sederet perusahaan perikanan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah di 2015“ ujar Niko.
