“Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan kebijakan ini sudah mendapat persetujuan. Kami akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini agar berjalan sesuai rencana dan memastikan akuntabilitasnya,” tambah Abdul Mu’ti.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan guru dapat meningkat, sekaligus menciptakan distribusi tunjangan yang lebih transparan dan efisien. Para guru pun dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, tanpa perlu khawatir mengenai keterlambatan pencairan tunjangan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dunia pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Oleh karena itu, monitoring serta evaluasi akan terus dilakukan agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi para guru di seluruh Indonesia.
