MEMO.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengguncang panggung politik dengan mencopot dua menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 19 Agustus 2024. Tindakan ini menimbulkan spekulasi luas, terutama terkait strategi politik Jokowi dalam mempertahankan PDI-P tetap terlibat di pemerintahan tanpa sepenuhnya beralih menjadi oposisi. Langkah reshuffle ini memicu pertanyaan mengenai tujuan sesungguhnya dari keputusan Jokowi yang hanya mengganti sebagian kecil menteri PDI-P.
Reshuffle Kabinet: PDI-P Hanya Kehilangan Dua Menteri Kunci
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja tidak mengganti semua menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jokowi hanya mengganti dua menteri dari PDI-P, yakni Yasonna Laoly, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), dan Arifin Tasrief, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Posisi Yasonna kini dipegang oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas, sementara Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin di posisi Menteri ESDM.
Ray menegaskan bahwa keputusan Jokowi ini merupakan bagian dari strategi politik agar PDI-P tetap ragu-ragu dalam mengambil sikap oposisi. “Mengapa semua kursi menteri dari PDI-P tidak dilepaskan? Ini adalah strategi agar PDI-P tetap setengah hati untuk menjadi oposisi,” ujarnya pada Senin, 19 Agustus 2024.
Lebih lanjut, Ray juga mengungkapkan bahwa reshuffle besar-besaran bisa saja mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, Jokowi memilih untuk tidak mengganti semua menteri dari PDI-P. Menurut Ray, pencopotan dua menteri ini justru bisa menguntungkan PDI-P karena akan memperkuat posisi partai tersebut sebagai pihak yang berseberangan dengan Jokowi. Dengan demikian, PDI-P dapat terhindar dari tuduhan bahwa mereka berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Jokowi.
Ray juga menyinggung soal pandangan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, tidak bisa “move on” dari perpisahan politik dengan Jokowi. Namun, pergantian ini justru menunjukkan bahwa Jokowi yang masih belum bisa melepaskan diri dari pengaruh PDI-P yang terus eksis dan bahkan berpotensi semakin kuat dalam pemilu mendatang.
Ray juga menilai, PDI-P bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan jika mereka berani menarik semua kadernya dari Kabinet Indonesia Maju. “Jika tiga atau empat kursi kabinet yang masih diduduki kader PDI-P dikosongkan, maka PDI-P akan tampil semakin kuat dalam menghadapi Jokowi,” ujar Ray.
Saat ini, meskipun dua menterinya telah dicopot, PDI-P masih memiliki beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, seperti Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (MenPAN-RB), Bintang Puspayoga (Menteri PPPA), dan Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM).
Pada reshuffle yang dilakukan pada 19 Agustus 2024, Jokowi juga melantik beberapa pejabat baru. Di antaranya, Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, dan sejumlah pejabat lainnya seperti Angga Raka Prabowo yang diangkat menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika serta Prof. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi.
Strategi Politik Jokowi: Pertahankan PDI-P di Kabinet dengan Setengah Hati
Langkah reshuffle kabinet oleh Jokowi yang hanya mengganti dua menteri dari PDI-P dipandang sebagai bagian dari strategi politik yang cerdik. Dengan tidak mencopot seluruh menteri dari partai tersebut, Jokowi tampaknya ingin menjaga agar PDI-P tetap terikat dengan pemerintahan, meski secara perlahan partai tersebut mulai memperkuat posisinya sebagai oposisi.
Keputusan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga memberikan keuntungan bagi PDI-P dalam mempertahankan citra sebagai partai yang berjarak dari berbagai kebijakan yang dinilai melemahkan demokrasi. Pergantian dua menteri ini justru memperkuat solidaritas PDI-P dan membuat partai ini semakin siap untuk bersaing dalam pemilu mendatang.
Dengan demikian, Jokowi tampaknya berhasil menyusun langkah politik yang tidak hanya mempertahankan stabilitas pemerintahan, tetapi juga menjaga hubungan kompleks dengan PDI-P. Namun, pertanyaan besar yang tersisa adalah: apakah PDI-P akan sepenuhnya menarik diri dari pemerintahan atau tetap bertahan dalam posisi ambigu sebagai setengah oposisi?
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
