Lebih lanjut, Setiawan menyatakan bahwa para penyandang disabilitas netra memerlukan fasilitas yang terstruktur dan sistematis dalam program transportasi publik. Ia berpendapat bahwa Kementerian Perhubungan seharusnya melibatkan organisasi-organisasi disabilitas dalam setiap tahap perencanaan program mudik.
“Pemerintah perlu duduk bersama dengan Pertuni agar data pemudik disabilitas dapat terpetakan dengan lebih akurat, sehingga alokasi anggaran dapat menjadi lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Setiawan memberikan apresiasi bahwa layanan di stasiun kereta api sudah cukup baik dalam memberikan kemudahan bagi penumpang disabilitas. Namun, ia menilai bahwa pelayanan di bandara dan bus antarkota masih belum konsisten, terutama dalam hal penyediaan pendampingan dan informasi yang dibutuhkan.
Ia juga menegaskan betapa pentingnya terjalin komunikasi dua arah yang efektif antara penyandang disabilitas dan para petugas layanan publik. Kesadaran masyarakat secara umum dan para petugas layanan khususnya dalam melayani penumpang disabilitas harus terus dibangun dan ditingkatkan secara kolektif.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
