MEMO – Menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat mendapatkan pangan perikanan yang sehat, aman, dan berkualitas selama periode meningkatnya konsumsi makanan laut.
“Kami bersinergi dengan BPOM dalam mengawasi peredaran pangan perikanan, baik di pasar tradisional maupun pasar modern,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini, dalam keterangannya pada Sabtu (1/3/2025).
Sebagai bagian dari kerja sama ini, KKP dan BPOM akan melakukan uji mutu bersama terhadap produk perikanan yang beredar di berbagai daerah. Tak hanya itu, mereka juga akan membangun sinergi dengan unit pelaksana teknis (UPT) KKP di seluruh Indonesia untuk memperkuat pengawasan secara nasional.
Salah satu contoh implementasi kerja sama ini adalah pertemuan antara UPT Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dengan Balai POM Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas izin edar dan pengawasan produk perikanan dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP).
Selain itu, mereka juga turut mendukung Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), yang berfokus pada pelibatan komunitas pasar dalam menjaga keamanan dan kualitas pangan di tingkat daerah.
“Kami ingin menciptakan pasar yang aman dan sehat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan produk perikanan dengan kualitas terbaik,” kata Ishartini.
Tak hanya dengan BPOM, KKP juga menggandeng pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan rantai distribusi perikanan berjalan dengan standar keamanan pangan yang tinggi.
Upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang mendorong keamanan pangan secara berkelanjutan.
Sebagai langkah nyata, KKP memastikan penerapan standar mutu seperti:
Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
Lebih lanjut, KKP bersama Pemda juga mengawasi rantai pasok perikanan dari nelayan, pembudidaya, hingga pasar, serta sertifikasi kualitas produk tangkapan dan olahan ikan.
KKP juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas produk di sektor hulu-hilir, mencakup:
Pengelolaan pelabuhan perikanan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Cold storage dan fasilitas pengolahan ikan
Selain itu, para nelayan dan pembudidaya juga diberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang standar kualitas perikanan, serta diperkenalkan dengan teknologi pengolahan yang lebih higienis.
“Kami tidak bekerja sendiri. Dalam menjamin mutu produk perikanan, KKP menggandeng berbagai pihak, termasuk Pemda dan instansi terkait,” tegas Ishartini.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, optimistis bahwa peningkatan kualitas produksi perikanan akan berdampak langsung pada kenaikan nilai ekspor komoditas laut Indonesia.
“KKP akan terus mendorong produksi perikanan yang berkualitas melalui konsep ekonomi biru, dengan fokus pada keberlanjutan,” ujar Menteri Trenggono.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan produk perikanan di Indonesia tidak hanya aman untuk dikonsumsi masyarakat dalam negeri, tetapi juga semakin kompetitif di pasar ekspor internasional.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
