Jumlahnya, kata dia, sebanyak 76 pokmas (65 pokmas di Lamongan dan 11 pokmas di Gresik) yang harus mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.
Mereka, katanya, telah mencicil pengembalian uang sejak September 2021 dan batasnya September tahun ini. BPK memaklumi pengembaliannya tidak bisa langsung karena pandemi, sehingga minta waktu setahun.
“Yang pasti sudah ada niat baik dan kesepakatannya tertulis, termasuk berita acaranya. Tapi, kalau sudah melebihi batas waktu dan belum dikembalikan, maka pihak berwenang yang menanganinya,” ujar Helmy.
Disinggung tentang keterlibatan oknum anggota DPRD Jatim yang terlibat, ia mengaku tidak ada karena wakil rakyat memang harus dilibatkan karena bertindak sebagai aspirator.
“Kami tidak bisa mengembangkan karena rekomendasi BPK berhenti pada pokmas. Kami juga tidak bisa mengusut lebih lanjut, kecuali ada perintah,” tutur dia. (*)
