Dengan demikian, setiap anak yang lahir di Korea pada tahun 2024 berhak menerima tunjangan sebesar 29,6 juta won tanpa memandang kondisinya.
Meskipun para ahli sepakat bahwa bantuan uang tunai dapat memiliki dampak positif terhadap angka kelahiran, mereka juga menyoroti perlunya peningkatan publisitas dan penyederhanaan proses pengajuan.
Lee Chul-hee, seorang profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Seoul, mengusulkan agar pemerintah membangun platform khusus untuk mengumpulkan informasi terkait kebijakan tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi melalui berbagai metode publisitas seperti internet, media sosial, dan spanduk, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Korea Selatan, yang mencatatkan angka kelahiran terendah di dunia, mencerminkan kekhawatiran serius terkait permasalahan demografis. Jumlah anak yang lahir pada tahun 2019 mencapai hanya 302.676 jiwa, mengalami penurunan signifikan dari tahun 2017 sebanyak 357.771 jiwa, dan tahun 2018 sebanyak 326.822 jiwa.
Bahkan, perkiraan jumlah siswa baru di Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2024 diprediksi akan turun di bawah 400.000 siswa untuk pertama kalinya, memberikan gambaran yang mengkhawatirkan terkait rendahnya angka kelahiran di Negeri Ginseng.
Mengatasi Krisis Populasi: Korea Selatan dan Langkah-Langkah Insentif Demografi
Dalam mengatasi krisis populasi, Korea Selatan menerapkan kebijakan insentif demografi dengan memberikan bantuan uang tunai dan dukungan finansial kepada keluarga yang memiliki bayi. Meskipun langkah ini dinilai positif oleh para ahli, terdapat tantangan dalam penyebaran informasi dan proses pengajuan yang perlu disederhanakan.
Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan publisitas kebijakan ini melalui platform khusus agar masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengaksesnya. Dengan demikian, harapan untuk mengatasi krisis populasi dan meningkatkan angka kelahiran di Negeri Ginseng tetap menjadi tantangan mendalam yang harus dihadapi oleh pemerintah Korea Selatan.
