PT Pos Indonesia (Persero) terus berinovasi dan melakukan transformasi dalam menunaikan tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah, khususnya Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu langkah yang diambil adalah mengadopsi digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan Pos Indonesia dalam proses distribusi bantuan.

Hariadi, selaku Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia (Persero), menjelaskan bahwa ada dua teknologi digital yang diterapkan di seluruh Kantorpos di Indonesia untuk menyalurkan Bansos Sembako dan PKH. Tujuan dari penerapan teknologi ini adalah untuk memvalidasi data penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pertama, Pos Indonesia menggunakan teknologi face recognition. Dalam hal ini, mereka menerapkan proses verifikasi melalui Electronic Know Your Customer (e-KYC). Artinya, data aktual dan gambar yang diambil di lapangan dibandingkan dengan data referensi yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan kecocokan data KPM.

Kedua, Pos Indonesia menggunakan teknologi geotagging. Teknologi ini digunakan untuk memeriksa lokasi KPM agar dapat memastikan bantuan sampai ke penerima yang tepat.

Hariadi menjelaskan, “Dengan geotagging, kami mendapatkan informasi real-time tentang posisi lokasi di mana gambar atau status KPM diambil.”

Keuntungan dan Komitmen PT Pos Indonesia dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Dengan adanya penerapan teknologi digital ini, Pos Indonesia juga memberikan aplikasi kepada petugas Kantorpos yang bertugas menyalurkan bansos secara langsung ke rumah penerima. Petugas dapat menggunakan aplikasi ini untuk memverifikasi KPM, yaitu memastikan apakah KPM tersebut memang berhak dan layak menerima bantuan berdasarkan data yang diterima dari Kemensos.

Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dirancang dengan teknologi canggih sehingga jika terkendala dengan sinyal, petugas tetap dapat melakukan proses face recognition dan geotagging. Data yang diambil melalui kedua proses tersebut akan tetap tersimpan dalam aplikasi dan akan divalidasi saat koneksi internet kembali aktif.

Hariadi menambahkan, “Misalnya jika tidak ada sinyal, kami tetap dapat mengambil informasi tentang objek KPM. Nantinya, ketika sinyal kembali aktif, data tersebut akan tetap masuk dan divalidasi. Jadi, jika pendataan di lapangan terhambat oleh masalah sinyal internet, proses pendataan tetap dapat dilakukan melalui aplikasi. Data tersebut akan masuk ke sistem saat petugas kembali ke Kantorpos.”

Teknologi digital ini memberikan manfaat besar bagi Pos Indonesia. Dengan tersedianya data yang akurat mengenai KPM, pihak Pos akan lebih mudah dalam menyalurkan program bantuan berikutnya jika dipercaya oleh pemerintah.

“Dengan data yang akurat berdasarkan kesuksesan implementasi kami, di penyaluran berikutnya kami akan lebih mudah. Kami memiliki data objek yang akurat dan data lokasi yang tepat, sehingga isu-isu terkait perubahan penerima bantuan dari periode ke periode dapat diminimalisir,” ungkap Hariadi.

Hariadi juga menekankan bahwa Pos Indonesia tidak bekerja sendiri dalam menyalurkan bantuan. Mereka selalu berkomunikasi dan memprioritaskan hubungan yang baik dengan para stakeholder, termasuk Kementerian Sosial yang memberikan kepercayaan pada mereka untuk menyalurkan bantuan.

“Kami mendengarkan aspirasi mereka, dan penerapan teknologi face recognition dan geotagging adalah salah satu bentuk respons terhadap aspirasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan kami dapat mengurangi jumlah penerima bantuan yang tidak layak,” tegas Hariadi.